Terminologi Hukum

Tidak ada komentar 3857 views
Share

Hukums1

Assalamu’alaikum wr. wb.

 

Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Terminologi Hukum.

Lalu apa itu Terminologi Hukum ??

Terminologi Hukum adalah suatu Ilmu tentang Istilah dan penggunaanya di dalam bahasa Hukum.

 

Beberapa Terminologi Hukum

ZAAKSGEVOLG / DROIT DE SUIT: yaitu mengikuti benda dimanapun dan dalam tangan siapapun benda itu berada

DROIT INVIOLABLE ET SACRE: yaitu hak yang tidak dapat diganggu gugat

VAGUE: kabur

DWINGEN; memaksa VERBAND: hubungan : hubungan erat

FEIT : perbuatan

OVERTRADING: pelanggaran

MISDRIFF: kejahatan

DADER: pelaku tindak pidana

NIET ON VARKELIJK VERKLAARD: Gugatan tidak dapat diterima

IPSO JURE: demi hukum / berdasarkan hukum.

EX AEQUO ET BONO: putusan yang seadil-adilnya

DADER / DOER : orang yang melakukan delik

DOENPLEGER / MANUS / DOMINA : orang yang menyuruh melakukan

MEDEDADER/MADEPLEGEN : Orang yang turut melakukan

UIT LOKER : orang yang sengaja membujuk

MEDEPLICHTIGHEID : membantu

NOODWEER : dalam keadaan terpaksa

OVERMACHT: keadaan yang memaksa (tidak bias dielakkan).

VERKAPTE VRIJPRAAK : putusan bebas tidak murni

POINT DE IBTERN POINT ATIM : tidak ada sengketa tidak ada perkara

LAMBROSO theory : character of crime

NOTOIR FEIT : hal yang telah diketahui dan dinyakini kebenarannya oleh umum tidak perlu dibuktikan lagi.

NOELA POENA SINE LEGI PRAVIA POENALE : tidak ada hukuman yang tanpa didasari oleh suatu ketentuan peraturan yang telah ada sebelumnya. (Pasal 1 (1) KUHP)

OVERMACH : kejadian/keadaan yang memaksa

MIRANDA RULE : hak seorang tersangka untuk mendapatkan penasehat hukum dalam perkaranya.

SAKSI VERBALISAN : saksi yang melakukan pemeriksaan ditingkat penyidikan.

ONSPLITBAR’ AVEU : suatu pengakuan tidak dapat dipisahkan-pisahkan.

INTERVENSI : masuknya pihak ketiga yang merasa mempunyai hak atau kepentingan untuk turut serta dalam perkara yangsedang dalam proses pemeriksaan di pengadilan.

VOEGING : menyertai (ikut salah satu pihak)

Burgerlijk Wetboek : Kodifikasi Hukum Perdata/ KUHPerdata

 

Indische Staatsregeling : Peraturan pemerintah pada masa pemerintahan Jepang

Adopsi : Pengangkatan anak

Testament : Pembuatan wasiat

Grond wet : UUD

Reglemen : aturan, ketentuan

Corpus Iuris Civilis

Code Civil : KUHPerdata Perancis

Wetboek : UU

Rechtsboek : suatu dokumen yang hanya menggambarkan suatu kelompok hokum tidak tertulis, yang hanya dipakai sebagai pedoman

Personenrecht : Hukum perorangan/badan pribadi, memuat peraturan-peraturan hokum yang mengatur tentang seseorang manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hokum), tentang umur, kecakapan untuk melakukan perbuatan hokum, tempat tinggal (domisili) dan sebagainya

Familierecht : Hukum Keluarga, memuat peraturan-peraturan hokum yang mengatur hubungan hokum yang timbul karena hubungan keluarga/kekeluargaan seperti perkawinan, perceraian, hubungan orang tua dan anak, perwalian, pengampuan dan sebagainya

Vermogenrecht : Hukum harta kekayaan, memuat peraturan-peraturan hokum yang mengatur hubungan hokum seseorang dalam lapangan harta kekayaan seperti perjanjian, milik, gadai, dan sebagainya.

Erfrecht : Hukum waris, memuat peraturan-peraturan hokum yang mengatur tentang benda atau harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia. Dengan kata lain hokum waris adalah hokum yang mengatur peralihan benda dari orang yang meninggal dunia kepaada orang yang masih hidup (ahli warisnya).

Van personen : tentang orang, memuat hokum tentang diri seseorang dan hokum keluarga, buku ini terdiri dari 18 Bab.

Van zaken : tentang benda, memuat hokum kebendaan serta hokum waris. Buku ini terdiri dari 21 Bab.

Van verbintenissen : tentang perikatan, memuat hokum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Buku ini terdiri dari 18 Bab.

Van bewijs en verjaring : tentang pembuktian dan daluwarsa, memuat ketentuan alat-alat bukti dan akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hokum. Buku ini terdiri dari 7 Bab.

Aanvullend recht : hokum yang bersifat pelengkap, adalah peraturan-peraturan hokum yang boleh dikesampingkan atau disimpangi oleh orang-orang yang berkepentingan, peraturan-peraturan hokum mana hanyalah berlaku sepanjang orang-orang yang berkepentingan tidak mengatur sendiri kepentingannya.

Dwingend recht : hokum yang bersifat memaksa, adalah peraturan-peraturan hokum yang tidak boleh dikesampingkan atau disimpangi oleh orang-orang yang berkepentingan, terhadap peraturan-peraturan hokum mana orang-orang yang berkepentingan harus tunduk dan mentaatinya.

Nietigheid : kebatalan

Schenking : pemberian

Person : orang, dalam hokum orang. Orang adalah pengertian yuridis, ialah gejala dalam hidup bermasyarakat. Manusia adalah pengertian biologis ialah gejala dalam alam, yaitu makhluk hidup yang mempunyai pancaindera dan mempunyai budaya.

Rechtpersoonlijkeheid : setiap manusia diakui sebagai subyek hokum, yaitu pendukung hak dan kewajiban.

Gemeenschap : percampuran harta, baik aktiva maupun pasiva yang dibawa oleh masing-masing pihak ke dalam perkawinan maupun yang akan diperoleh di kemudian hari selama perkawinan, ada di tangan suami. Sejak mulai perkawinan, terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri, jikalau tidak diadakan perjanjian apa-apa. Keadaan ini berlangsung seterusnya dan tak dapat diubah lagi selama perkawinan.

Dalam UUP, memberikan peraturan tentang harta benda dalam perkawinan. Harta bersama hanyalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta bawaan dan harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan tetap dimiliki masing-masing (Pasal 35 UUP).

Huwelijksvoorwaarden : Perjanjian perkawinan, isinya bebas, ditentukan oleh kedua belah pihak. Perjanjian ini harus diadakan sebelum pernikahan dilangsungkan dan harus dibuat dalam bentuk akta notaris

Voogdij : Perwalian, adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh UU. Ditentukan oleh hakim. Perwalian ada 2, yaitu :

Datieve voogdij: perwalian yang diangkat oleh hakim;

Testamentair voogdij: perwalian yang ditunjuk oleh bapak/ibu dengan surat wasiat atau akta notaries.

Ouderlijke macht : kekuasaan orang tua. Seorang anak sampai pada waktu ia mencapai usia dewasa atau kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama kedua orang tuanya itu terikat dalam hubungan perkawinan

Rechtsbekwaamheid : orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hokum, yaitu :

Orang-orang yang belum dewasa, yaitu anak yang belum mencapai umur 21 tahun kecuali jikalau ia sudah kawin (Pasal 1330 Bw)

Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan, yaitu orang-orang dewasa tapi dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, dan pemboros (Pasal 1330 jo Pasal 433 Bw)

Orang-orang yang dilarang UU untuk melakukan perbuatan-perbuatan hokum tertentu, misalnya orang dinyatakan pailit (Pasal 1330 Bw)

Rechts-handeling : perbuatan hokum

Curatele : Pengampuan, yaitu orang-orang yang belum dewasa dan di taruh di bawah pengampuan dalam melakukan perbuatan-perbuatan hokum diwakili oleh orang tuanya, walinya atau pengampunya (Curator). Orang yang sudah dewasa, yang menderita sakit ingatan menurut UU harus ditaruh dibawah pengampuan. Selanjutnya seorang dewasa juga dapat ditaruh di bawah pengampuan dengan alas an bahwa ia mengobralkan kekayaannya. Sedangkan penyelesaian hutang piutang orang-orang yang dinyatakan pailit dilakukan oleh BHP (weeskamer). Permintaan untuk menaruh seorang di bawah curatele harus diajukan kepada PN.

Rechtsbevoegheid : orang yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum.

Onbevoegheid : ketidakwenangan berbuat, terjadi jika orang yang pada umumnya berwenang untuk mengikatkan dirinya namun tidak wenang melakukan perbuatan-perbuatan hokum tertentu, tanpa bantuan dari pihak ketiga.

Orang-orang yang menurut UU dinyatakan tidak cakap (tidak wenang melakukan perbuatan hokum) ialah:

Orang yang belum dewasa/belum cukup umur (minderjaringen)

Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan (curandus), yaitu orang-orang dewasa tapi dalam keadaan dungu, gila dan pemboros (Pasal 1330 jo Pasal 433 Bw)

Orang-orang yang dilarang UU untuk melakukan perbuatan-perbuatan hokum tertentu, misalnya orang dinyatakan pailit.

Onbekwaamheid : ketidakcakapan bertindak, ada bilamana seseorang pada umumnya menurut UU tidak mampu untuk melakukan perbuatan hokum sendiri, dengan akibat hokum yang lengkap, seperti orang yang belum cukup umur, curandus (orang yang ditaruh dibawah pengampuan).

Vernitiegbaar : dapat dibatalkan. Akibat hokum dari perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap berbuat adalah dapat dibatalkan.

Nietig : Batal demi hukum

Handlichting : Pendewasaan, diatur pada Pasal-pasal 419 s/d 432 BW. Pendewasaan merupakan suatu cara untuk meniadakan keadaan belum dewasa terhadap orang-orang yang belum mencapai umur 21 tahun. Jadi, maksudnya adalah memberikan kedudukan hokum (penuh atau terbatas) sebagai orang dewasa kepada orang-orang yang belum dewasa. Pendewasaan penuh hanya diberikan kepada orang-orang yang telah mencapai umur 18 tahun, yang diberikan dengan keputusan PN dan diumumkan dalam Berita Negara. Tetapi sekarang lembaga pendewasaan tidak lagi relevan dengan adanya UU No 1 tahun 1974 (Pasal 47 ayat 1 dan Pasal 50 ayat 2 yang menentukan bahwa seseorang yang telah mencapai umur 18 tahun adalah dewasa)

Domicili : tempat tinggal, diatur dalam Buku 1 Pasal 17 s/d 25. Biasanya orang mempunyai domisili di tempat kediaman pokok. Sebagian orang mempunyai domisili mengikut pada domisili orang lain, misalnya seorang istri, mempunyai domicile di tempat tinggal suaminya, seorang anak mempunyai domisili di tempat tinggal orang tuanya dan seorang anak yang ditaruh di bawah pengawasan/pengampuan mempunyai domicile di tempat tinggal kuratornya. Ada juga

Afwezigheid : keadaan tidak hadir atau keadaan tidak di tempat, diatur dalam Buku 1 Pasal 463 s/d 495 Bw

Natuurlijkpersoon : orang manusia/ pendukung hak

Rechtspersoon : Badan hokum, sebagaimana halnya subyek hokum manusia, BH inipun dapat mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban, serta dapat pula mengadakan hubungan-hubungan hokum (rechtsbetrekking/rechtsverhouding) baik antara BH yang satu dengan BH yang lain maupun antara BH dengan orang manusia. Sehingga BH itu dapat mengadakan perjanjian-perjanjian jual beli, tukar menukar, dan segala macam perbuatan di lapangan harta kekayaan.

Zaak : benda, secara yuridis adalah segala sesuatu yang dapat dihaki atau yang menjadi obyek hak milik (Pasal 499 Bw). Pengertian zaak (benda) sebagai obyek hokum tidak hanya meliputi benda yang berwujud, tetapi juga benda yang tidak berwujud (onlichamelijke zaak).

Bezwaring : Pembebanan

Levering : penyerahan

Beslag : penyitaan

Revindicatoir Beslag : penyitaan untuk mendapatkan kembali bendanya sendiri hanya dapat dilakukan terhadap benda-benda bergerak.

Executoir beslag : penyitaan untuk melaksanakan keputusan pengadilan harus dilakukan terlebih dahulu terhadap benda-benda bergerak. Apabila tidak mencukupi untuk membayar hutang tergugat kepada penggugat, baru executoir beslag tersebut dilakukan terhadap benda-benda tidak bergerak.

Zakelijk recht : Hak atas benda atau hak kebendaan, yaitu hak yang memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang yang berhak untuk menguasai sesuatu benda di dalam tangan siapapun juga benda itu berada.

Persoonlijk recht : Hak terhadap seseorang atau hak perseorangan, yakni hak yang memberikan kekuasaan kepada seseorang (yang berhak) untuk menuntut seseorang tertentu yang lain agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Absolut : mutlak

Nisbi : relatif

Zakelijk genotsrecht : Hak kebendaan yang bersifat member kenikmatan, diatur dalam Buku II Bw.

Zakelijk zakerheidsrecht : Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan.

Pand : Gadai

Pandrecht : Hak gadai, adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak, yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas debitur sebagai jaminan pembayaran dan memberikan hak kepada kreditur untuk mendapat pembayaran lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya atas hasil penjualan benda jaminan (Pasal 1150 BW).

Pandnemer : Pemegang/penerima gadai (kreditur)

Pandgever : orang yang memberikan gadai (debitur)

Preferent : memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya (161)

Droit de suite : Selalu mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan siapapun obyek itu berada

Hypotheek : Hipotik, diatur dalam Buku II Bw Pasal 1162 Bw, yaitu suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Ketentuan-ketentuan hipotik dalam Buku II Bw masih berlaku terhadap kapal yang berukuran 20 M kubik ke atas yang didaftar dalam register kapal.

Privilege : piutang-piutang yang diistimewakan (190), diatur dalam Pasal 1134, adalah suatu kedudukan istimewa yang diberikan UU kepada orang-orang yang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi dari orang yang berpiutang lainnya.

Bezit : Suatu keadaan dimana seseorang menguasai sesuatu benda, baik sendiri maupun dengan perantaraan orang lain, seolah-olah benda itu miliknya sendiri.

Bezitter : Orang yang menguasai benda itu, yang bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya.

Corpus : unsur keadaan dimana seseorang menguasai sesuatu benda.

Animus : unsur kemauan orang yang menguasai benda tersebut untuk memilikinya

Feitelijke onbekwaam : Orang gila

Juridisch onbekwaam : Anak yang belum dewasa tetapi sudah dapat membeda-bedakan

Te kwader trouw : itikad tidak baik

Te goeder trouw : itikad baik

Detentor : Penyewa/peminjam

Bezitter-eigenaar : Bezit yang berada pada pemilik benda itu sendiri.

Polisionil bezit : Bezit itu mendapat perlindungan hokum, tanpa mempersoalkan siapa sebenarnya pemilik sejati benda itu.

Zakenrechtelijk bezit : Setelah bezit itu berjalan beberapa waktu tanpa adanya protes, bezit itu berubah menjadi eigendom, yaitu melalui lembaga verjaring.

Processrecht    : Hukum Acara Perdata

Authentiek      : Surat akte resmi, ialah suatu akte yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang menurut undang-undang ditugaskan untuk membuat surat-surat akte tersebut. Pejabat umum yang dimaksudkan itu ialah notaries, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai pencatatan sipil (ambtenaar burgerlijke stand).

Onderhands    : Tiap akte yang tidak dibuat oleh atau dengan perantaraan seorang pejabat umum. Misalnya surat perjanjian jual beli yang dibuat sendiri dan ditandatangani sendiri oleh kedua kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu.

Decissoire eed : Sumpah yang diperintahkan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada pihak lawannya dengan maksud untuk mengakhiri perkara yang sedang diperiksa oleh hakim.

VERJARING : Cara memperoleh hak milik karena lampaunya waktu 20 tahun dalam hal ada alas hak yang sah atau 30 tahun dalam hal tidak ada alas hak. Diatur dalam 610 BW dan pasal-pasal Buku IV BW tentang pembuktian dan daluwarsa.

Acquisitive verjaring : cara untuk memperoleh hak-hak kebendaan seperti hak milik.

Extinctieve verjaring : cara untuk dibebaskan dari suatu perutangan

Share
author
Tidak ada Respon