Resume Hukum Perdata Internasional

Tidak ada komentar 17104 views
Share

hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaedah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas Negara atau hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berlainan.

decorative-line

Pengertian Hukum Perdata Internasional Menurut Beberapa Ahli

Seperti bidang kajian ilmu hukum lainnya, kajian tentang hukum perdata internasional pun memiliki pemahaman dan definisi yang berbeda di antara para tokoh. Adapun pengertian hukum perdatainternasional menurut beberapa ahli dapat disimak sebagai berikut:

  1. Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, Hukum Perdata Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata melewati batas negara, atau dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan antar pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berbeda.
  2. Menurut R.H Graveson, Hukum Perdata Internasional berkaitan dengan perkara-perkara yang di dalamnya mengandung fakta yang relevan yang berhubungan dengan suatu sistem hukum lain, baik karena teritorialistasnya dapat menumbulkan permasalahan hukum sendiri atau hukum asing untuk memutuskan perkara atau menimbulkan masalah pelaksanaan yuridiksi pengadilan sendiri atau asing.
  3. Van Brakel : hukum nasional yang khusus diperuntukkan bagi perkara-perkara internasional.
  4. Cheshire : dalam bukunya “Private International Law” mengatakan bahwa cabang dari hukum Inggris yang dikenal sebagai Hukum Perdata Internasional mulai bekerja apabila badan pengadilan dihadapkan dengan gugatan hukum yang mempunyai unsur asing (Foreign Element).
  5. Sudargo Gautama : keseluruhan peraturan dan kekhususan hukum yang menunjuk stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan dan peristiwa antara warga-warga negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik pertalian-pertalian dengan stelsel-stelsel dengan kaidah-kaidah hukum 2 (dua) atau lebih negara yang berbeda dalam lingkungan, kuasa tempat, pribadi dan soal-soal.

decorative-line

 

Ruang Lingkup Hukum Perdata Internasional

Ada beberapa aliran :
1. Aliran yang paling sempit dianut oleh Jerman dan Belanda yaitu mencakup Techtstoepassingrecht : hukum yang berlaku untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mengandung unsur asing. Dengan demikian aliran sempit ini berbicara mengenai “Choice of Law”.

2. Mengatakan bahwa luas bidang HPI : mengenai hakim mana yang harus menyelesaikan masalah yang memuat unsur asing setelah itu baru dipermasalahkan hukum apa yang diberlakukan terhadap masalah tersebut. Oleh karenanya pada paham atau aliran ini memuat “Choice of Law” dan “Choice of Yuridiction”. Paham kedua ini dianut oleh negara-negara Anglo Saxon.

3. Luas bidang HPI meliputi : hakim mana yang harus menyelesaikan masalah, hukum apa yang digunakan dan status/ kedudukan orang asing tersebut. Aliran ini dianut oleh Italia dan Spanyol.

4. Luas bidang HPI meliputi : hakim mana yang harus menyelesaikan masalah, hukum apa yang digunakan, status/ kedudukan orang asing tersebut dan kewarganegaraan. Aliran ini dianut oleh Perancis.

Apabila dilihat dari ruang lingkup HPI tersebut maka masalah-masalah pokok yang dihadapi oleh HPI yaitu: Choice of Law, Choice of Yuridiction untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mengandung unsur asing, serta yang terakhir sejauh mana keputusan hakim dari suatu negara diakui mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari keputusan tersebut. Suatu perjanjian yang mengandung unsur asing atau foreign elementjika salah satu pihak dalam perjanjian tersebut tunduk pada hukum yang berbeda dengan pihak lainnya, dan atau adanya unsur asing karena substansi perjanjian itu tunduk pada hukum negara lain. Misalnya jual beli apartemen yang terletak di Singapura antara seorang warga negara Indonesia dengan Warganegara Indonesia lainnya.

Apabila para pihak dalam membuat kontrak bisnis- internasional telah melakukanchoice of law pada suatu sistem hukum tertentu dan choice of yuridiction di pengadilan tertentu yang telah mereka sepakati, lalu timbul sengketa dikemudian hari mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak tersebut, maka hukum dan pengadilan yang dipilih itulah yang berlaku. Misalnya mengenai wanprestasi, maka hukum yang dipilih itulah yang menentukan syarat-syarat dan kapan terjadi serta akibat hukum apa atas wanprestasi tersebut.

decorative-line

Asas-Asas Hukum Perdata Internasional Dalam Kontrak/Perjanjian

 

Perjanjian/kontrak merupakan persetujuan di antara dua orang atau lebih yang memuat satu atau beberapa janji yang bersifat timbal balik dan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Dalam kontrak yang bersifat internasional, tentu proses ini melibatkan unsur-unsur personalia, obyek kontrak ataupun area/wilayah secara lintas negara.

Dalam menyusun perjanjian antara pihak yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda ataupun perjanjian yang mengandung unsur HPI haruslah berdasarkan kesepakan para pihak,

a. Asas Pacta Sunservanda

Perjanjian merupakan undang undang bagi yang membuatnya. Asas kekuatan mengikat atau asas facta sun servanda ini dapat diketahui di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa : “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Adapun maksud dari asas ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak, maka sejak dipenuhinya syarat

b. Lex Loci Contractus

Menurut teori Lex Loci Contractus ini hukum yang berlaku adalah hukum dari tempat dimana kontrak itu dibuat . Jadi tempat dibuatnya sesuatu kontrak adalah faktor yang penting untuk menentukan hukum yang berlaku. Dimana suatu kontrak dibuat, hukum dari negara itulah yang dikapai. Akan tetapi dalam praktek dagang internasional pada waktu sekarang ini prinsip tersebut sukar sekali dipergunakan. Jelas sekali hal ini apa yang dinamakan kontrak-kotrak antara orang-orang yang tidak bertemu, tidak berada ditempat, “Contract between absent person”. Jika para pihak melangsungkan suatu kontrak tetapi tidak sampai bertemu maka tidak ada tempat berlangsungnya kontrak.

c. Lex Loci Solutions

Menurut teori ini hukum dari tempat dimana perjanjian dilaksanakan, jadi bukan tempat dimana kontraknya ditandatangani akan tetapi dimana kontrak itu dilaksanakan .

d. The proper law of the contract ,

Digunakan untuk mengedepankan apa yang dinamakan “intention of the parties” hokum yang ingin diberlakukan untuk perjanjian tersebut karena dikehendaki oleh para pihak ybs. Hukum yang dikehendaki itu bisa dinyatakan secara tegas yaitu dicantumkan dalam perjanjian, bisa pula tidak dinyatakan secara tegas
apabila ditegaskan keinginan para pihak,maka hukum yang diberlakukan adalah yang ditegaskan. Apabila tidak ditegaskan,maka harus disimpulkan oleh pengadilan dengan melihat pada isi perjanjian, bentuknya unsure-unsur perjanjian maupun kejadian-kejadian/peristiwa-peristiwa disekelilingnya yang relevan dengan perjanjian tersebut.

e. Teori The Most characteristic Connection

Pada tiap-tiap kontrak dapat dilihat pihak mana yang melalukan prestasi yang paling karaktetristik dan hukum dari pihak yang melakukan prestasi yang paling karakteristik ini adalah hukum yang dianggap harus dipergunakan karena hukum inilah yang terberat dan yang sewajarnya digunakan .

Dalam hukum perdata dikenal beberapa prinsip dasar yang harus diterapkan dalam penyusunan kontrak sehingga akan terhindar dari unsur-unsur yang dapat merugikan para pihak pembuat suatu kontrak yang mereka sepakati dan hal tersebut juga tetap berlaku dalam hukum perdata internasional. Prinsip dan klausul dalam kontrak dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Asas Kebebasan Berkontrak. Berdasarkan prinsip ini, para pihak berhak menentukan apa saja yang ingin mereka sepakati, sekaligus untuk menentukan apa yang tidak ingin dicantumkan di dalam isi perjanjian, tetapi bukan berarti tanpa batas. Dalam KUHPerdata, asas kebebasan berkontrak ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang dirumuskan sebagai: (a) Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya; (b) Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu; (c) Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

2. Asas Konsensualitas. Suatu perjanjian timbul apabila telah ada konsensus atau persesuaian kehendak antara para pihak. Dengan kata lain, sebelum tercapainya kata sepakat, perjanjian tidak mengikat. Konsensus tersebut tidak perlu ditaati apabila salah satu pihak menggunakan paksaan, penipuan ataupun terdapat kekeliruan akan objek kontrak.

3. Asas Kebiasaan. Suatu perjanjian tidak mengikat hanya untuk hal-hal yang diatur secara tegas saja dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan sebagainya, tetapi juga hal-hal yang menjadi kebiasaan yang diikuti masyarakat umum. Jadi, sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan. Dengan kata lain, hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukan dalam persetujuan meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. (Pasal 1339 BW).

4. Asas Peralihan Resiko. Dalam sistem hukum Indonesia, beralihnya suatu resiko atas kerugian yang timbul merupakan suatu prinsip yang berlaku untuk jenis-jenis perjanjian tertentu seperti pada persetujuan jual beli, tukar menukar, pinjam pakai, sewa menyewa, pemborongan pekerjaan, dan lain sebagainya, walaupun tidak perlu dicantumkan dalam perjanjian yang bersangkutan. Meskipun demikian, para pihak boleh mengaturnya sendiri mengenai peralihan resiko itu, sepanjang tidak bertentangan dengan undang undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

5. Asas Ganti kerugian. Penentuan ganti kerugian merupakan tugas para pembuat perjanjian untuk memberikan maknanya serta batasan ganti kerugian tersebut karena prinsip ganti rugi dalam sistem hukum Indonesia mungkin berbeda dengan prinsip ganti kerugian menurut sistem hukum asing. Dalam KUHPerdata Indonesia, prinsip ganti kerugian ini diatur dalam pasal 1365, yang menentukan; “Setiap perbuatan melanggar hukum yang menmbawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian tersebut.” Dengan demikian, untuk setiap perbuatan yang melawan hukum karena kesalahan mengakibatkan orang lain dirugikan, maka ia harus mengganti kerugian yang diderita orang lain, tetapi harus dibuktikan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian dimaksud sebab tidak akan ada kerugian jika tidak terdapat hubungan antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si pelaku dengan timbulnya kerugian tersebut.

6. Asas Kepatutan (Equity Principle). Prinsip kepatutan ini menghendaki bahwa apa saja yang akan dituangkan di dalam naskah suatu perjanjian harus memperhatikan prinsip kepatutan (kelayakan/ seimbang), sebab melalui tolak ukur kelayakan ini hubungan hukum yang ditimbulkan oleh suatu persetujuan itu ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat (KUH-Perdata: pasal 1339). Dengan begitu, setiap persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dimuat dalam naskah perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh “kepatutan”, kebiasaan atau undang undang.

7. Asas Ketepatan Waktu. Setiap kontrak, apapun bentuknya harus memiliki batas waktu berakhirnya, yang sekaligus merupakan unsur kepastian pelaksanaan suatu prestasi (obyek kontrak). Prinsip ini sangatlah penting dalam kontrak-kontrak tertentu, misalnya kontrak-kontrak yang berhubungan dengan proyek konstruksi dan proyek keuangan, di mana setiap kegiatan yang telah disepakati harus diselesaikan tepat waktu. Prinsip ini penting untuk menetapkan batas waktu berakhirnya suatu kontrak. Dalam setiap naskah kontrak harus dimuat secara tegas batas waktu pelaksanaan kontrak. Jika prestasi tidak dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati, salah satu pihak telah wanprestasi atau telah melakukan cidera janji yang menjadikan pihak lainnya berhak untuk menuntut pemenuhan prestasi ataupun ganti kerugian.

8. Asas Keadaan darurat (Force Majeure). Force majeure principle ini merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dicantumkan dalam setiap naskah kontrak, baik yang berskala nasional, regional, maupun kontrak internasional. Hal ini penting untuk mengantisipasi situasi dan kondisi yang melingkupi objek kontrak. Jika tidak dimuat dalam naskah suatu kontrak, maka bila terjadi hal-hal yang berada di luar kemampuan manusia, misalnya gempa bumi, banjir, angin topan, gunung meletus, dan lain sebagainya, siapa yang bertanggung jawab atas semua kerugian yang ditimbulkan oleh bencana alam tersebut.

decorative-line

Kualifikasi dalam Hukum Perdata Internasional

Pengertian Kualifikasi

Kualifikasi adalah tindakan yang praktis selalu diterapkan. Hal ini kiranya merupakan hal yang memang seharusnya dilakukan, karena untuk menata sekumpulan fakta yang dihadapi, mendefinisikannya dan menempatkannya ke dalam suatu kategori hukum tertentu. Di dalam hukum internasional, kualifikasi merupakan sebuah proses berfikir yang logis guna menempatkan konsepsi asas-asas dan kaidah-kaidah hukum ke dalam sistem hukum yang berlaku. Di dalam Hukum Perdata Internasional, kualifikasi lebih penting lagi, karena di sini kita diharuskan memilih salah satu sistem hukum tertentu.

Macam Macam Kualifikasi dalam Hukum Perdata Internasional

Seperti halnya hukum perdata internasional lainnya, di dalam Hukum Perdata Internasional juga diperlukan kualifikasi. Fakta-fakta harus berada di bawah kategori hukum tertentu (subsumption of facts under categories of laws). Fakta-fakta diklasifikasikan, dimasukkan dan dikategorikan ke dalam kelas-kelas pengerian hukum yang ada, dengan kata lain fakta-fakta dikarakteristikkan. Di dalam Hukum Perdata Internasional, kaidah hukum pun perlu dikualifikasikan (classification of law).

Dari uraian di atas, maka di dalam HPI dikenal dua macam kualifikasi, yaitu:

  1. Kualifikasi fakta (classification of facts). Kulifikasi fakta adalah kualifikasi yang dilakukan terhadap sekumpulan fakta dalam suatu peristiwa hukum untuk ditetapkan menjadi satu atau lebih peristiwa hukum, berdasarkan kategori hukum dan kaidah-kaidah hukum dan sistem hukum yang dianggap seharusnya berlaku.
  2. Kualifikasi hukum ( classification of law). Kualifikasi hukum adalah penggolongan pembagian seluruh kaidah hukum ke dalam pengelolaan atau pembidangan kategori hukum tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan demikian, proses kualifikasi di dalam HPI mencakup langkah-langkah sebagai berikut :

  1. Kualifikasi sekumpulan fakta dalam suatu perkara ke dalam kategori yang ada;
  2. Kualifikasi sekumpulan fakta itu ke dalam kaidah-kaidah atau ketentuan tertentu yang seharusnya berlaku (lex causae).

Teori Kualifikasi

Menurut Sudargo Gautama secara garis besar terdapat tiga macam teori kualifiakasi, yaitu:   

Kualifikasi menurut Lex Fori

Menurut teori yang ditokohi franz Khan (Jerman) dan Bartin (Perancis) ini, kualifikasi harus dilakukan menurut hukum materiil pihak hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan (lex fori), pengertian hukum yang ditemukan kaidah HPI harus dikualifikasikan menurut sistem hukum negara sang hakim sendiri. Para penganut Hukum Perdata Internasionalteori Lex Fori umumnya sependapat, bahwa terhadap beberapa kualifikasi yang disebut bahwa ini dikecualikan dari kualifikasi yang disebut di bawah ini dikecualikan dari kualifikasi Lex Fori, yaitu:

  1. Kewarganegaraan;
  2. Benda bergerak dan benda tidak bergerak;
  3. Suatu kontrak yang ada pilhan hukumnya
  4. Konvensi-konvensi internasional (bila negara yang bersangkutan turut serta dalam hal tersebut);
  5. Perbuatan melawan hukum;
  6. Pengertian-pengertian yang digunakan mahkamah-mahkamah internasional.

Sisi positif teori ini adalah kaidah-kaidah hukum lex fori paling dikenal hakim, perkara yang ada relatif lebih mudah diselesaikan. Akan tetapi juga memiliki kelemahan, di mana dapat menimbulkan ketidakadilan, karena kualifikasi dijalankan menurut ukuran-ukuran yang tidak selalu sesuai dengan sistem hukum asing yang seharusnya diberlakukan atau bahkan dengan ukuran yang tidak sama sekali dikenaloleh sistem hukum asing tersebut.

Contoh Kasus:
I. Perkara Ogden Vs Ogden (1908)
– Suami (domisili di Perancis) menikahi istrinya (berdomicile di Inggris)
di Inggris;
– Perkawinan ini dibatalkan di Perancis, karena di Perancis suami masih dianggap belum dewasa dan tidak mendapat izin orang tuanya.
– Menurut HPI Inggris syarat-syarat formil suatu perkawinan diatur oleh lex loci celebrationis dan syarat-syarat materiil oleh lexdomicilie;
– Dalam hukum Inggris: izin orang tua dianggap unsure formil (formality) yang diatur oleh hukum tempat dilangsungkannya perkawinan (lex loci celebrationis), sedangkan menurut hukum Perancis: izin orang tua dianggap sebagai unsure materiil yang harus diatur menurut hukum pribadi personil yang bersangkutan;
– Jika izin dikualifikasikan menurut lex fori (hkm Inggris), maka perkawinan dianggap syah, tetapi jika dikualifikasi menurut hukum Perancis, maka perkawinan itu batal.
– Menurut Pengadilan Tinggi (Court of Appeal) harus dilakukan kualifikasi menurut lex fori, sehingga perkawinan seperti itu dianggap sah.
II. Perkara Apt Vs Apt (1947)
– Ny. Apt (WN Jerman, bertempat tinggal dan mempunyai domisili di Inggris) telah menikah dengan perantaraan (by proxy) dengan Tn. Apt (WN Jerman tinggal dan mempunyai domisili di Argentina);
– Pengadilan Inggris harus menentukan apakah “cara perkawinan” ini merupakan syarat formil ataukah syarat materiil. Jika cara ini merupakan syarat formil, maka perkawinan yang dilangsungkan di Argentina harus berlangsung menurut hukum Argentina adalah sah. Namun jika cara itu dianggap sebagai syarat materiil, maka perkawinan itu dianggap tidak sah.
– Pengadilan Inggris mengnggap cara perkawinan ini sebagai syarat formil, maka perkawinan ini dianggap sah.
Jika telah ditetapkan perkawinan itu sah, maka hakim akan mencari “titik-titik taut” yang menentukan hukum yang harus berlaku.
Dalam hukum Inggris “titik-titik taut” ini ditentukan pula oleh lex fori:
a). Jika perkawinan (di Argentina), maka Hkm Pdt Inggris akan memeriksa apakah menurut hukum Argentina, syarat-syarat formilnya dipenuhi atau tidak;
b). Jika mengenai warisan, maka akan ditentukan dimana domicile Pewaris pada waktu meninggal, dan dimana lex situs (letak) barang-barang tak bergerak yang ditinggalkan pewaris;
c). Jika mengenai perjanjian, maka akan ditentukan dimana lex loci contractus (tempat terjadinya) atau lex loci solutionis (tempat dilaksanakannya)

Kualifikasi menurut Lex Cause

Teori semula dikemukakan Despagnet kemudian diperjuangkan lebih lanjut oleh Martin Wolff dan G.C. Cheshire.

Teori ini beranggapan bahwa kualifikasi harus dilakukan sesuai dengan sistem serta ukuran dari keseluruhan hukumu yang bersangkutan dengan perkara. Tindakan kualifikasi dimaksudkan untuk menentukan kaidah-kaidah HPI mana dari lex fori yang erat kaitannya dengan hukum asing yang seharusnya berlaku. Penentuan ini dilakukan berdasarkan sistem hukum asing yang bersangkutan. Setelah lembaga hukum tersebut ditetapkan, abrulah ditetapkan kaidah-kaidah hukum diantara kaidah lex fori yang harus digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara.

Contoh Kasus :

  1. Perkara Anton Vs Bartolo (1891)
    – Ny. Anton dan suaminya pada permulaan perkawinan berdomisili di Malta, kemudian pindah ke Aljazair (jajahan Perancis) dan membeli sebidang tanah;
    – Sesudah suaminya meninggal, Ny. Anton menggugat ¼ bagian hasil tanah tersebut sebagai harta warisan;
    – Jika hukum Malta yang berlaku, maka gugatan akan dikabulkan, tetapi jika hukum Perancis yang berlaku akan ditolak. Yang jadi persolan adalah apakah perkara ini perkara “warisan” ataukah masalah “harta perkawinan”;
    – Baik hukum Perancis maupun Malta berlaku kaedah-kaedah HPI, dimana mengenai warisan benda tak bergerak tunduk pada lex situs (letak benda), dan mengenai harta perkawinan berlaku lex domicilii.
    – persoalannya apakah perkara ini akan dikualifikasi sebagai perkara warisan atau perkara perkawinan. Gugatan hak waris tidak dikenal hukum Perancis, jika dianggap soal waris, maka yang berlaku hukum Perancis. Sedangkan jika dianggap sebagai masalah perkawinan berlaku hukum Malta
    – Pengadilan Aljazair menggolongkannya menurut hukum Malta, yang menggolongkan hak janda ¼ bagian hasil tanah sebagai kaedah harta perkawinan, sehingga gugatan Ny. Anton dikabulkan      

 

Kualifikasi Otonom

Kualifiaksi otonom pada dasarnya menggunakan metode perbandingan hukum untuk membangun suatu sistem kualifikasi yang berlaku secara universal. Kualifikasi yang dilakukan secara otonom ini terlepas dari salah satu sistem hukum tertentu, artinya dalam HPI seharusnya ada. Teori ini memang ideal sekali, tetapi di dalam praktek hal tersebut sukar dilaksanakan, karena :

  1. Menemukan dan menetapkan pengertian hukum yang dapat dianggap sebagai pengertian yang berlaku umum adalah pekerjaan yang sulit dilaksanakan, bila tidak mau dikatakan sebagai tidak mungkin. Dalam penerapannya, susah untuk bersifat general.
  2. Hakim yang akan menggunakan kualifiaksi yang demikian ini haruslah mengenal semua sistem hukum di dunia, agar ia dapat menemukan konsep-konsep yang memang diakui di seluruh dunia.

Dalam hal ini dapat dikualifikasikan dalam teori bertahap atau primer dan sekunder.

Contoh Kasus :

– Menurut HPI Swiss, warisan diatur menurut hukum tempat tinggal terakhir Pewaris, tanpa dibedakan barang bergerak atau tidak bergerak;
– Jika kualifikasi tingkat pertama, dapat ditentukan hukum Inggris yang berlaku (tempat tinggal terakhir Pewaris), maka harus ditentukan benda-benda apa yang merupakan benda bergerak (movables) dan benda tidak bergerak (immovables) menurut hukum Inggris (kualifikasi tingkat kedua);
– Hkum Inggris, jika tak ada wasiat, benda movables berlaku hukum dari lex dimicili Pewaris, terhadap benda immovables berlaku lex rei situs; (letak benda immovables);
– Jika lex domicile Pewaris adalah hukum Swiss, maka akan berlaku hukum Swiss terhadap benda movables (Renvoi). Dan jika lex situs dari benda immovables adalah Jerman, maka hukum Jermanlah yang harus berlaku (penunjukan lebih lanjut)

decorative-line

Sumber Hukum Hukum Perdata Internasional

Sumber HPI Secara Umum

Sumber HPI sama dengan sumber hukum nasional karena dia merupakan bagian & sumber hukum nasional yaitu   :

–     Tertulis = mutlak = UU = sifatnya samar & tidak global

–     Tidak tertuils = kebiasaan, yurisprudensi

Sumber yang terutama HPI dari yurisprudensi

Sumber HPI  sama dengan sumber hukum nasional karena HPI merupakan bagian dri hukum nasional Sumber utama HPI adalah pada kebiasaan & yurisprudensi sedangkan UU ( Hukum tertulis ) sedikit sekali oleh karena sumber tertulis HPI sedikit sekali maka hakim sering menghadapi kekosongan hukum sesuai dengan pasal 22 AB yang menyatakan bahwa hakim yang menolak mengadili suatu perkara dengan alasan tidak ada UU / aturan2  maka dapat dituntut untuk itu hakim akan mencarinya pada kebiasaan atau yurisprudensi kalau dalam kedua kas tersebut diatas ( kebiasaan, yurisprudensi ) masih belum ditemukan maka ia akan menciptakan hukum sendiri dengan kata lain hakimnya disebut menemukan hukum artinya hakim itu aktif & kreatifitas

v  Hukum Dalam Memberi Keputusan Kalau Salah Tidak Akan Dituntut Tapi Kariernya Hancur

Kebiasaan yurisprudensi juga tercantum dalam pasal 1 BW Swiss yang menyatakan bila terdapat kekosongan dalam per uu an hakim mencari dalam kebiasaan yurisprudensi kalu tidak ada ia mencari dari p[endapat2 ahli / doktrin kalu disinipun ( doktrin ) tidak ada ditemukan maka ia menghayalkan diri sebagai pembuat uu

Pada Statuta Mahkamah Internasional ( Internasional Court Of Justice ) Pasal 38 Menyatakan The Court Shau Apply

a.   International Convension ( Convensi2 Internasional )

      Ketentuan2 dalam konvensi internasional

b.   International custom

c.   General principles of law

      Prinsip2 umum tentang hukum

d.   Yudicial and the leaching of the most highly qualitied publicisty yuris prudensi & doktrin

Sumber HPI Indonesia

Dapat digolongkan atas 2 masa yaitu

1.   Masa sebelum tahun 1945 .Sumber HPI Indonasia (HINDIA Belanda)

      yaitu:

      –     Pasal 16 AB, 17 AB, 18 AB

      –     Pasal 131 IS dan 163 IS

2.  Masa setelah tahun 1945 ( Setelah Indonesia merdeka )

      a.   Pasal 16 AB, 17 AB, 18 AB

      b.   UU kewarganegaraan RI yaitu UU no 62 / 1958

      c.   UU no 5 tahun 1960, UU pokok agraria

            dalam uu ini ada 2 pasal yang menyangkut dengan HPI

1.   Pasal 9 ayat 1

      Yang menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air,ruang angkasa dalam batas2 ketentuan pasal 1 & 2 dengan ketentuan tersebut orang asing atau badan hukum asing tidak boleh memiliki tanah di Indonesia kepada mereka hanya diberi hak guna bangunan & hak guna usaha & hak pakai & hak lainya kecuali hak milik

      Kalau orang asing bisa mempunyai hak milik berarti ada negara dalam negara

2.   Pasal 1 ayat 1 menyatakan seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa indonesia

d.   UU penanman modal asing uu no 1 / 67 = berkaitan dengan HPI

e.   UU penanaman modal dalam negara uu no 6 / 68

decorative-line

Titik Taut/Pertalian dalam Hukum Perdata Internasional

  Titik pertalian adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menunjukkan adanya kaitan antara fakta-fakta yang ada di dalam suatu perkara dengan suatu tempat/sistem hukum yang harus atau mungkin untuk dipergunakan.

Titik Pertalian Primer

Merupakan unsur-unsur yang menunjukkan bahwa suatu peristiwa hukum merupakan peristiwa Hukum Perdata Internasional dan bukan suatu peristiwa Hukum Intern Nasional. Oleh sebab itu titik taut primer juga dinamakan titik taut pembeda (Point of Contact). Atau secara singkat adalah faktor-faktor atau keadaan-keadaan atau sekumpulan fakta yang melahirkan atau menciptakan hubungan HPI.
Yang tergolong titik taut primer :

Kewarganegaraan

Perbedaan kewarganegaraan (nasionalitas) pihak-pihak yang melakukan suatu perbuatan hukum atau hubungan hukum akan melahirkan permasalahan HPI.
Contoh : seorang pria berkebangsaan Indonesia menikah dengan seorang wanita berkebangsaanSingapura.

Bendera kapal atau pesawat udara

Dalam konteks hukum kapal dan pesawat udara memiliki kebangsaan.Kebangsaan kapal dan pesawat udara ditentukan berdasarkan dimana mereka didaftarkan. Jika kapal milik perusahaan badan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia, tetapi didasaftarkan di Panaman, maka kebangsaan kapal tersebut adalah Panaman. Jika WNI melakukan perjanjian kerja atau perjanjian pengangkutan laut dengan perusahaan pelayaran yang menggunakan kapal berbendera asing, maka akan melahirkan hubungan hukumyang memiliki unsur HPI.

Domisili

Faktor perbedaan domisili (domicile) subjek hukum yang melakukan suatu hubungan hukum dapat pula menimbulkan suatu hubungan hukum yang memiliki unsur HPI
Misalnya Caroline, WN Inggris yang berdomisili di Colorado, USA menikah dengan John Denver yang juga WN Inggris, tetapi berdomisili di London akan melahirkan hubungan hukum HPI

Tempat Kediaman

Dalam sistem common law, berkaitan dengan kediaman, dibedakan antara domisili dan tempat kediaman (residence). Kediaman lebih mengacu pada tempat kediaman sehari-hari.Misalnya dua orang WN Inggris yang sementara waktu bekerja di Texas, USA dan memiliki kediaman di Texas melakukan pernikahan di Texas juga akan melahirkan hubungan hukum HPI.

Tempat Kedudukan Badan Hukum

Badan hukum sebagai subjek hukum memiliki kebangsaan (nasionalitas). Nasionalitas badan hukum menentukan kepada hukum negara mana badan hukum itu tunduk. Nasionalitas badan hukum ditentukan oleh tempat dimana badan hukum itu didirikan dan didaftatarkan. 
Misalnya, PT. Angkasa Raya bersama dengan Nan Yang Ltd dan Malaysian Industrial Bhd. membentuk sebuah perusahaan patungan di Singapore, maka kebangsaan dari perusahaan patungan tersebut adalah Singapura.

Hubungan hukum di dalam hubugan intern 

Contohnya dua orang WNI di Indonesia melakukan perjanjian bisnis mengenai berang yang berasal dari luar negeri.

Titik Pertalian Sekunder

Merupakan hal-hal atau keadaan-keadaan yang akan menentukan hukum manakah yang seharusnya berlaku (lex causae) bagi peristiwa hukum perdata internasional itu. Karena itu titik taut sekunder disebut juga titik taut penentu. Dalam persoalan HPI dimungkinkan juga Titik Taut Primer merupakan Titik Taut Sekunder dalam hal mengenai :

  1. Kewarganegaraan
  2. Bendera kapal atau pesawat udara
  3. Domisili
  4. Tempat kediaman (Residence)
  5. Tempat kedudukan badan hukum (Legal Seat)

Sebenarnya TPS dalam hal HPI amat sangat banyak, perbedaan utama antara Titik Taut Primer dan Titik Taut Sekunder adalah :

  1. Tempat/Letak Benda (Situs Rei)

Untuk benda tetap berlaku ketentuan, bahwa hukum dari tempat letaknya benda tersebut adalah hukum yang berlaku bagi hubungan-hubungan hukum yang menyangkut benda tetap itu  (Lex Rei Sitae/Lex Situs). Misalnya :

  1. Dalam pewarisan mengenai sebuah rumah yang terletak di Singapura yang dimiliki oleh seorang WNI, akan diatur menurut hukum Singapura mengenai benda-benda tetap itu, sekalipun kita mengenal asas hukum bahwa warisan diatur menurut hukum nasional orang yang mewariskan.
  2. Untuk barang-barang bergerak berlaku asas mobilia sequntuur personam, hukum yang berlaku terhadap benda-benda bergerak akan diatur menurut hukum nasional penguasa benda-benda bergerak tersebut. Kadang-kadang letak benda-benda yang bersangkutan mengatur hubungan-hubungan hukum yang menyangkut barang-barang itu.

Dalam peristiwa kasus Bremen 1958, hasil bumi bekas perkebunan Belanda yang dinasionalisasi oleh Republik Indonesia dan terdapat di Indonesia sebelum diekspor ke Jerman, di atur oleh hukum Indonesia, karena Indonesia merupakan tempat/letak benda-benda tersebut, pada saat penasionalisasian perkebunan Belanda tersebut.

  1. Tempat Perbuatan hukum yang bersangkutan dilangsungkan (locus actus).

Misalnya : Perjanjian ekspor impor antara 2 WNI yang pihak satu berkantor di Indonesia sedang pihak lain berkantor di  London. Jika perjanjian itu ditanda tangani di Jakarta, ada kemungkinan hukum Indonesia yang berlaku, sebagai lex loci actus.

Lex Loci Celebrationis  adalah asas HPI yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum tempat di mana perkawinan diresmikan (locus celebrationis)

  1. Tempat diadakan kontrak (forum)

Pendaftaran tanah, tempat izin diperoleh untuk mendirikan suatu badan hukum, tempat diajukan suatu perkara dapat merupakan titik taut penentu, karena hukum acara ditentukan oleh lex fori  yang bersangkutan. Lex fori  adalah hukum yang seharusnya berlaku (lex causae) adalah hukum di mana tempat diadakan atau diajukannya perbuatan-perbuatan resmi yang penting.

  1. Tempat dilaksanakan Perjanjian (lex loci solutionis)

Dalam perjanjian ekspor impor tersebut apabila barang-barang yang dimpor dari Inggris harus diserahkan di Jakarta. Dengan demikian maka tempat perjanjian itu dilaksanakan (locus solutionis ) dapat ikut menentukan hukum yang berlaku, sehingga Jakarta juga merupakan salah satu titik taut penentu.

  1. Pilihan hukum

Contoh : PT Hotel Indonesia mengadakan kontrak dengan intercontinental Hotels Corporation mengenai eksploitasi dan management bersama Hotel Indonesia di Jakarta, dengan ketentuan bahwa Hukum Indonesia berlaku bagi perjanjian itu.

KuliahHukum.Com

Share
author
Tidak ada Respon