Resume Hukum Pemerintahan Daerah

Tidak ada komentar 10746 views
Share

Hukum Pemerintahan Daerah adalah Hukum yang mendasari dan mengatur keberadaan dan penyelenggaraan serta tata pengelolaan Pemerintahan Daerah.

hukum pemerintahan daerah

decorative-line

Pengertian Hukum Pemerintahan Daerah

Menurut UU no. 32  tahun 2004 pada pasal 1ayat 2, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ayat 3 Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. ayat 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah.

Perubahan ke 4 (empat) UUD 1945 menyatakan jelas mengenai bentuk dan susunan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) berbunyi :

“ Negara Kesatuan Repulik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propisi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur Undang-Undang”.

Sedang Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa:

“pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”.

Definisi Pemerintahan Daerah di dalam  UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut:

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NegaraKesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan  diatas,maka yang dimaksud pemerintahan daerah disini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dimana unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah.

decorative-line

Fungsi Pemerintahan Daerah

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan.

Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah :

  1. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
  2. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
  3. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

decorative-line

Dasar Hukum Pemerintahan Daerah

hukum pemerintahan daerahPasal 18 UUD 45 mengatur tentang pembagian wilayah negara kesatuan RI sebagai berikut: ”pembagian daerah indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan sususnan pemerintahnya ditetapkan dengan UU, dengan memandang dan mengingati dasar pemsyawaratan dalam sistem pemeri ntahan negara, dan hak/ hak usul-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Masa Konstitusi RIS

Dalam Pasal 51 Konstitusi RIS

(1)   Penyeleggaraan pemerintahan tentang pokok-pokok yang terdaftar dalam lampiran konstitusi dibebankan semata-mata kepad RIS

(2)   Daftar lampiran penyelenggaraan pemeri ntahan yang tersebut dalam ayat (1) diubah, baik atas permintan daerah-daerah bagian bersama-sama ataupun atas inisiatif pemerintah federal,sesudah mendapatkan persetujuan/persesuaian dengan daerah-daerah bagian bersama-sama, menurut acara yang ditetapkan dengan undang-undang federal.

Dalam konstitusi tersebt penagturan pemerintahan daerah tidak termasuk urusan pemerintahan federal, akan tetapi menajdi urusan negara bagian masing-masing.

Pasal 47 Konstitusi RIS

”peraturan-peraturan ketatanegaraan negara-negara haruslah menjamin hak atas kehidupan rakyat sendiri kepada pelbagai persekutuan rakyat didalam lingkungan daerah mereka dan harus pula mengadakan kemungkinan untuk mewujudkan hal itu secara keseragaman aturan tentang penyusunan itu secara demokrasi dalam daerah-daerah otonom.”

Pasal 65

”mengatur kedudukan daerah-daerah swapraja masuk dalam tugas dan kekuasan daerah-daerah bagian yang bersangkutan dengan pengertian, bahwa mengatur itu dilakukan dengan kontrak yang diadakan antar daerah bagian dan daerah-daerah swapraja bersangkutan dan bahwa dalam kontrak itu kedudukan istimewa swapraja akan diperhatikan dan bahwa tidak ada satupun dari daerah-daerah swapraja yang sudah ada daapt dihapuskan atau diperkecil bertentangan kehendaknya, kecuali untuk kepentinagn umum dan sesudah UU federal yang menyatakan bahawa  kepentingan umum menuntut penghapusan atau pengecualian itu, memberi kuasa untuk itu kepada pemerintah daerah bagian bersangkutan.”

Masa UUDS 1950

Tentang pemerintahn daerah diatur dalam pasal 131, 132, dan 133.

Pasal 131

(1)   Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri, dengan bentuk susunan  pemerintahanya ditetapkan dengan UU, dengan memandang dan mengingati dasar pemusyawaratan dan dasar perwakilan dalam sistem pemerintahan negara.

(2)   Kepala daerah diberi otonomi seluas-luasnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

(3)   Dengan UU dapat diserahkan penyelenggaraan tugas-tugas kepada daerah-daerah yang tidak termasuk dalam rumah tangganya.

Pasl 132

(1)   Kedudukan darah swapraja diatur dengan UU dengan ketentuan bahwa dalam bentuk susunan pemerintahanya harus mengingat pula pasal 131, dasar-dasar pemusyawaratan dan perwakilan dalam sistem pemerintahan negara.

(2)   …

(3)   …

Pasal 133

” Sambil menungu ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132, maka peraturan-peraturan yang sudah ada tetap berlaku,dengan pengertian bahwa pejabat lama daerah bagian, yang tersebut dalam peraturan ini diganti”

UU No 22 tahun 1948

Daerah NKRI  tersusun atas tiga tingaktan:

  1.      Provinsi
  2.      Kabupaten/kota ( kota besar)
  3.      Desa ( kota kecil )

Sesuai yurisidis fungsional pemerintahn NRI terdiri dari:

  1.   Wilayah nasional merupakan wewenang pemerintahan pusat
  2.   DT I wilayah provinsi wewenang pemerintahan provinsi
  3.   DT II wilayah kabupaten/kota wewenang pemerintahan kabupaten/kota
  4.   DT III wilayah desa yang merupkan pemerintahan desa.

Keempat wilayah tersebut disebut dengan otonom/swatantra yang menyelenggarakan pemerintahan sendiri.

Latar belakang swatantra adalah:

  1.   Apakan suatu urusan adalah urusanpusat atau daerah
  2.   Keragaman kesatuan masyarakat hukum dan urusan otonomi tidak kongruen dengan urusan  hukum adat.
  3.   Kepala daerah khusus harus dipilih langsung oleh rakyat dan harus mendapat pengesahan oleh pemerintah
  4.   Dibidang pengawasan pemerintah  mengawasi DPRD + DPD menyangkut produk hukum maupun tindakanya

blue line at 600 fades to light

 

Pemerintahan Daerah menempati tempat yang penting di Indonesia. Hal tersebut terbukti dengan dicantumkannya dalam UUD / Konstitusi yang berlaku /pernah berlaku di Indonesia, yaitu :

  • UUD 1945         : Pasal 18, 18A, 18B
  • UUDS                : Pasal 131-133
  • Konstitusi RIS    : Pasal 47

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang pernah berlaku / masih berlaku dari sejak Proklamasi sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut :

 

  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945.
  • Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948.
  • Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950.
  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957.
  • Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959.
  • Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965.
  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.
  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979.
  • Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.
  • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999.
  • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
  • Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

decorative-line

Asas Asas Pemerintahan Daerah

 Asas Sentralisasi

Secara etimologi sentralisasi adalah seluruh wewenang yang terpusat pada pemerintah pusat. Sistem sentralisasi itu adalah bahwa seluruh decision (keputusan/kebijakan) dikeluarkan oleh pusat, daerah tinggal menunggu instruksi dari pusat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan menurut Undang-undang. (Khairul Ikhwan Damanik dkk. 2012 : 78).

Asas Dekonsentrasi

Yaitu pelimpahan kekuasaan dari perlengkapan negara tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah guna melancarkan pekerjaan didalam melaksanakan tugas pemerintahan (Yasril Yunus. 2005 : 3). Sedangkan Dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/ atau kepada instansi vertikal diwilayah tertentu.

Selain itu Dekonsentrasi adalah sebuah kegiatan penyerahan berbagai urusan dari pemerintahan pusat kepada badan-badan lain. Kemudian ketika sudah diterima oleh badan-badan lain yang telah diberi wewenang oleh pemerintah maka ketika badan-badan itu melakukan pelaksanaan tugasnya harus menuruti segala petunjuk pemerintah pusat dan bertanggung jawab kepadanya. Di Indonesia Penyelenggaraan Dekonsentrasi ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001 yang berisi tentang pembagian wilayah dan wewenang yang harus dijalankan oleh badan-badan dari pemerintahan tersebut. Dalam peraturan ini tentang wilayah dan wewenang Gubernur berbunyi: Provinsi mempunyai kedudukan sebagai Daerah otonom sekaligus adalah Wilayah administrasi yaitu Wilayah kerja Gubernur untuk melaksanakan fungsi-fungsi kewenangan yang dilimpahkan kepadanya. Berkaitan dengan itu maka Kepala daerah Otonom disebut Gubernur yang berfungsi pula selaku Kepala Wilayah Administrasi dan sekaligus sebagai wakil Pemerintah. Gubernur selain pelaksana asas desentralisasi juga melaksanakan asas dekonsentrasi.

Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan  memperpendek  rentang kendali pelaksanaan tugas  dan  fungsi  Pemerintah termasuk dalam pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  di  daerah kabupaten  dan  kota. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 7 Tahun 2008)

Dan juga Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang administrasi dari pemerintah pusat kepada pejabat di daerah. Perlu digaris bawahi, pelimpahan wewenang di sini adalah hanya sebatas wewenang administrasi, untuk wewenang politik tetap dipegang oleh pemerintah pusat. Pejabat di daerah yang dimaksud adalah para orang – orang diangkat oleh pemerintah pusat yang kemudian ditempatkan di daerah – daerah tertentu. Pada dekosentrasi, wewenang yang diberikan adalah sebatas wewenang administrasi yaitu implementasi kebijakan publik sedangkan kebijakan politiknya tetap berada di pusat. Karena itu, pejabat yang diangkat oleh pemerintah pusat tersebut dalam menjalankan seluruh tugas yang dia emban di suatu daerah, bertanggung jawab bukan kepada masyarakat yang dilayaninya, melainkan bertanggung jawab kepada pejabat pusat yang telah mengangkatnya atau menyerahkan wewenang kepadanya.

Contoh : dari dekonsentrasi adalah kantor pelayanan pajak. Dimana intansi tersebut tetap dalam status pusat namun para pejabatnya ditempatkan di beberapa daerah. (Fileesa. 2013). penyelenggaraan dinas perhubungan, penyelenggaraan dinas pekerjaan umum.

Asas Desentralisasi

Istilah dekonsentrasi berasal dari bahasa latin “de” berarti lepas dan “centrum” artinya pusat. Desentralisasi merupakan lawan kata dari sentralisasi sebab kata sebelumnya. Berdasarkan asal perkataannya, desentralisasi ialah melepaskan dari pusat.

Menurut Joeniarto Asas Desentralisasi adalah asas yang bermaksud memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerinatah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangga sendiri, yang biasanya di sebut Swatantra atau Otonomi.

Contoh dari desentralisasi salah satunya adalah di intansi dinas yang ada di daerah, misalnya Dinas Pendidikan yang mengatur bagaimana pola – pola pendidikan, Dinas Perikanan yang mengatur bagaimana potensi perikanan yang ada di suatu daerah, dan lain-lain. pemilihan kepala daerah, pembuatan kebijakan oleh DPRD.

Otonomi Daerah

Dalam UU No. 32 Tahun 2004, Otonomi Daerah Adalah Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri unrusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Devolusi

Yaitu memperkuat atau menciptakan level dan unit-unit pemerintahan independen. Devolusi adalah suatu konsep dan rancangan yang terpisah dengan desentralisasi. Devolusi merupakan konsep demokrasi politik yang mencerminkan pembebasan atau pelepasan fungsi-fungsi oleh pemerintahan pusat dan menciptaan unit-unit baru pemerintahan diluar kontrol wewenang pusat.

Atribut dan Delegasi

Menurut Hadjon (1994) menyatakan jika atribusi adalah kewenangan yang melekat kepada pejabat atau badan tata usaha negara. Sementara delegasi adalah dalam hal pemindahan pengalihan suatu kewenangan yang ada.

Mandat

Dalam hal mandat tidak ada sama selaku pengakuan kewennagan. Dasar kewenangan hanyalah secara intern, dan menyangkut janji-janji kerja antara penguasa dan pegawai.

Asas Tugas pembantuan

Adalah tugas-tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintahan daerah oleh pemerintah atau pemerintahan daerah diatasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya. (Yasril Yunus 2005 : 7-9)

blue line at 600 fades to light

 Asas Penyelenggaraan Pemerintahan

  1. Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan “Asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

  1. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Yang dimaksud dengan “Asas tertib penyelenggaraan negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara.

  1. Asas Kepentingan Umum

Yang dimaksud dengan “Asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

  1. Asas Keterbukaan

Yang dimaksud dengan “Asas keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negarra dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

  1. Asas Proporsionalitas

Yang dimaksud dengan “Asas proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

  1. Asas Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan “Asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  1. Asas Efisiensi

Yang dimaksud dengan “Asas efisiensi” adalah asas yang menentukan bahwa Penyelenggara Negara dalam menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat dayaguna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

  1. Asas Efektivitas

Yang dimaksud dengan “Asas efektivitas” adalah asas yang menentukan bahwa Penyelenggara Negara dalam menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat hasilguna yang dapat diperoleh

decorative-line

Tujuan Pemberian Otonomi Kepada Daerah

Ada 4 (empat) tujuan pemberian otonomi kepada Daerah sbb :

  1. Mendemokrasikan Pemerintahan, Sistem otonomi memberikan kemungkinan yang lebih besar bagi rakyat untuk turut serta mengambil bagian dan tanggung jawab dalam proses pemerintahan di daerah. Di daerah-daerah akan dibentuk badan-badan perwakilan rakyat (DPRD, BPD).
  2.  Pembagian dan Pembatasan Kekuasaan, Dengan memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, berarti Pemerinta Pusat telah membagi kekuasaan yang dimiliki dan sekaligus membatasi kekuasaannya terhadap urusan-urusan yang telah dilimpahkan kepada daerah.
  3. Efesiensi dan Efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, Sangat sulit bagi Pemerintah Pusat untuk mengurus dan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya terhadap persoalan yang bersifat kedaerahan / lokal. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan masalah-masalah (politik, ekonomi, sosial dan budaya) yang semata-mata bersifat lokal, akan mendapat perhatian yang wajar dan baik. Dari segi penyelenggaraan administrasi pemerintahan pada umumnya dapat diselenggarakan dengan lebih “murah” dan “cepat”.
  4.  Pembangunan, Partisipasi rakyat yang merasakan aspirasinya diperhatikan akan lebih mudah untuk dibangkitkan. Dengan keuangan yang digali oleh daerah itu sendiri, maka daerah dapat secara bebas membangun apa yang menjadi kebutuhan nyata daerah, karena daerahlah yang paling mengetahui kepentingan dan kebutuhan daerahnya.

decorative-line

Hak dan Kewajiban Daerah

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;

memilih pimpinan daerah;

mengelola aparatur daerah;

mengelola kekayaan daerah;

memungut pajak daerah dan retribusi daerah;

mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;

mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan

mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam Peraturan perundangundangan.

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban:

melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

meningkatkan kualitas kehidupan, masyarakat;

mengembangkan kehidupan demokrasi;

mewujudkan keadilan dan pemerataan;

meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;

menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;

menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;

mengembangkan sistem jaminan sosial;

menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;

mengembangkan sumber daya produktif di daerah;

melestarikan lingkungan hidup;

mengelola administrasi kependudukan;

melestarikan nilai sosial budaya;

membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

 

decorative-line

Sistem Rumah Tangga Daerah

sistem rumah tangga adalah tatanan yang bersangkutan dengan tugas, wewenang dan tanggungjawab antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Di dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang menyangkut dengan tugas, wewenang dan tanggungjawab harus memiliki konsep yang jelas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. hal ini bertujuan agar pengusahaan tata kelola pemerintahan daerah dapat berjalan sesuai dengan prosedur dsan memilikim landasan hukum maupun teritis yang dapat dipertanggung jawabkan baik secara konstitusi maupun secara moral kepada masyarakat selaku pemilik hekuasaan. Sistem rumah tangga daerah dapat di bagi menjadi 3 sistem.

  1. Sistem Rumah Tangga Formil

sistem rumah tangga formil adalah pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab atara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tidak dijelaskan secara rinci. artinya, sebuah urusan pemerintahan diserahkan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat dengan mempertimbangkan tingkat efisiensi (berdaya guna) dan efektivitas (berhasil guna). sistem rumah tangga ini mempunya landasan pemikiran bahwa tidak ada perbedaan urusan secara prinsipnya antara urusan pemerintah pusat atau urusan pemerintah daerah. sistem ini sudah lebih baik jika si bandingkan dengan sisitem rumah tangga materil, karena unsur-unsur pemberian hak kemandirian dan kebebasan daerah otonom dalam mengurus rumah tanggany sendiri. contohnya seperti pelaksanaan ritual “balimau kasai” di kabupaten pelalawan, “bakar tongkang” di kabupaten Rokan Hilir, “pacu jalur” di Kabupaten Kuantan singingi.

  1. Sistem Rumah Tangga Materil

Sistem rumah tangga materil adalah pembagian tugas,wewenang dan tanggungjawab antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dijelaskan secara normatif dalam Undang-undang dan turunan hirarki di bawahnya. sistem rumah tangga ini berpangkal tolak dari pemikiran bahwa antara urusan pemerintah pusat dan urusan pemerintah daerah dapat dibedakan yang kemudian di tuangkan dalam landasan hukum yang mengikat terhadap urusan tersebut. dalam pasa 10 dan 13 Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah dijelaskan secara normatif urusan-urusan mana yang menjadi domainnya pemerintah, pusat dan daerah. jika ditilik lebih jauh dengan mempertimbangkan azas otonomi daerah sisitem rumah tangga ini tidak memberikan kebebasan dan kemandirian daerah otonom. urusan-urusan tersebut di berikan kepada pemerintah daerah selaku yang berwenang di daerah otonom oleh pemerintah pusat, jadi hak-hak dasar sebuah daerah otonom tidak terpenuhi oleh sistem rumah tangga ini. kemudian di dalam pelaksanaannya juga menghadapi berbagai kerancuan.

Contohnya di dalam pasal 13 UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah urusan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan diserahkan kepada pemerintah daerah, namun standarisasi kelulusan siswa di tentukan oleh peerintah pusat. disini bisa kita lihat sebuah kerancuan  dan tumpang tindih urusan yang notabene telah diberikan kepada pemerintah daerah namun pemerintah pusat masih tetap mengikat dengan standarisasi tingkat nasional. contoh di atas tadi sangat tidak menghargai konsensus yang telah di sepakati bersama.

  1. Sistem Rumah Tangga Riil

Sistem rumah tangga riil (nyata) adalah pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab antara pemerintah pyusat dengan pemerintah daerah yang mengambil jalan tengah dari sistem rumah tangga materil dan sistem rumah tangga formil. artinya, sistem rumah tangga ini mengkombinasikan 2 sistem rumah tangga daerah. dalam konspnya, sistem rumah tangga Riil lebih banyak memakai azas sistem rumah tangga formil. dimana dalam urusan rumah tangga formil ini menjamin kebebasan dan kemandirian daerah otonom. sedabgkan azas sisitem rumah tangga meteri yang diadopsi adalah dalam hal urudan yang berdifat umum yang prinsipnya di jelaskan secara normatif dalam Undang-undang.

decorative-line

hukum pemerintahan daerah

Susunan Pemerintahan Daerah

Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah.

Pemerintah Daerah dapat berupa:

  • Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov), yang terdiri atas Gubernur danPerangkat Daerah, yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, danLembaga Teknis Daerah
  • Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot) yang terdiri atasBupati/Walikota dan Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretariat Daerah,Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

Kepala Daerah

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota adalah wali kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena:

  1. meninggal dunia;
  2. permintaan sendiri; atau
  3. diberhentikan.

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud karena:

  1. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
  2. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;
  4. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;
  5. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;
  6. melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.


Apabila kepala daerah berhenti dalam masa jabatannya maka kepala daerah diganti oleh wakil kepala daerah sampai berakhir masa jabatannya dan proses pelaksanaannya dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPRD dan disahkan oleh Presiden. Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah dalam masa jabatannya dan sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan, kepala daerah mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhenti atau diberhentikan secara bersamaan dalam masa jabatannya, Rapat Paripurna DPRD memutuskan dan menugaskan KPUD untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya penjabat kepala daerah.

Perangkat Daerah

Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Sekretaris Daerah Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekretaris Daerah karena kedudukannya sebagai pembina pengawai negeri sipil di daerahnya.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD Provinsi. Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD Kabupaten/Kota.

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Badan, kantor atau rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor, atau kepala rumah sakit umum daerah yang diangkat oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.

Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Perda Kabupaten/Kota yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Perda Kabupaten/Kota yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota. Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepegawaian Daerah

Pemerintah melaksanakan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil daerah dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil secara nasional. Manajemen pegawai negeri sipil daerah tersebut meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah.

pemerintahan-daerah

decorative-line

Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia

UU No. 5/74 tentang UU Pemerintahan Di Daerah

Melalui Desentralisasi
1.      Diberikan Otoda
2.      Diterima oleh Daerah Otonom
3.      Diselenggarakan oleh Pemda
Melalui Dekonsentrasi
1.      Pelimpahan kewenangan oleh Pemerintah Pusat kepada aparatnya di daerah.
Ex : Masalah Pendidikan (SD)
2.      Wujudnya adalah adanya Pemerintah Pusat di daerah dengan adanya Kanwil
3.      Pemerintahannya :
a.      Pemda
b.      Pemerintah Pusat di daerah

Hindia Belanda

Belanda sebagai penjajah, corak pemerintahannya yaitu :

1.      Sentralistis

Sifatnya : Otoriter
Prinsip desentralisasi belum/tidak dijalankan tetapi yang dijalankan adalah dekonsentrasi.

2.      Dekonsentrasi

Paling tinggi melahirkan desentralisasi administratif.
Bentuk Pemda di zaman Belanda yaitu ada 3 tingkat
1.      Gewesten
a.      Pimpinannya adalah Resident
b.      Teritorialnya adalah Propinsi
2.      Afdelingen
a.      Pimpinannya adalah Asisten Resident
b.      Teritorialnya adalah Kabupaten
3.      Onder Afdelingen
a.      Pimpinannya adalah Controler
b.      Teritorialnya adalah Kecamatan
Resident, Asisten Resident dan Controler dipegang/diduduki oleh orang Belanda.
Jawa
1.      Afdelingen, yang setingkat dengan Kabupaten
a.      Dipegang oleh Pradja/Pamong Pradja
b.      Pamong = Wedana yaitu di bawah Bupati
c.      Dapat dipegang oleh Bumi Putra
2.      Onder Afdelingen
a.      Dipegang oleh Asisten Wedana
Luar Jawa
Daerahnya lebih kecil.
Onder afdelingen/kecamatan dibagi 2 yaitu :
1.      District
Komandonya : Demang.
2.      Onder District
Komandonya : Asisten Demang.
Dapat/boleh dipegang oleh Bumi Putra
Yang betul-betul diberikan Hak Otonomi yaitu
a.      Daerah Persekutuan Adat
àNagari/gabungan nagari
b.      Daerah-daerah di tingkat …… sampai ke District dapat ditata oleh Hukum Adat.
Otonomi yang diakui adalah Badan-badan persekutuan yang sudah ada di masyarakat.
Tahun 1903
1.      Belanda membuat UU tentang Desentralisasi yaitu Decentralicatie Wet tetapi isinya dominan Dekonsentrasi.
2.      Program Belanda berupa “Ethische Politick” atau Politik Balas Budi, sehingga mulai dibuat :
a.      Sekolah setingkat SMP àMILO
b.      Sekolah setingkat SMA àKweek School
c.      Sekolah Tingkat Tinggi àITB
2 hal penting dalam Decentralicatie Wet yaitu :
a.      Memberikan kekuasaan yang besar kepada pejabat pusat di daerah-daerah yaitu orang-orang Belanda.
1)      Resident
2)      Asisten Resident
3)      Controler
b.      Memberikan kewenangan dan kekuasaan yang lebih besar kepada Pradja/Pamong Pradja.
Isi sesungguhnya Desentralisasi
1.      Memberikan kewenangan pada orang Belanda
2.      Memberikan kewenangan pada orang Indonesia yang dipercaya
3.      Tindakan lanjut dari Desentralisasi Administratif/Decentralicatie Ambielijk/……./ Pejabat-pejabat.

Jepang

1.      Prinsip yang digunakan adalah “Ambielijk Decentralicatie/Desentralisasi Pejabat.
2.      Tidak ada Gewesten
3.      Adanya resort-resort
4.      Jepang mengembangkan pemerintah kabupaten/kota.
Ex : Bukittinggi Pusat Tentara Jepang untuk daerah Indonesia Komando angkatan ke- 25.
Indonesia dibagi atas 3 wilayah daerah pertahanan Jepang yaitu :
1.      Jawa – Madura
a.      Komando AD ke-26
b.      Pusatnya Jakarta
2.      Sumatera
a.      Komando AD ke-25
b.      Pusatnya Bukittinggi
3.      Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara kecil, Flores
a.      Komando Marinir AL
b.      Pusatnya Makasar
Hal prinsip yang dilakukan oleh Jepang adalah kehidupan politik bagi rakyat dilarang.
Pemerintah ke bawah
1.      Bupati àKantio
Wako  àSitio
2.      Komandan keseluruhan àSeiko Sekikan
Bid : Gubernur Jendral (GG)
3.      Komandan AL àGun Seikan
Masing-masing berhak mengeluarkan peraturan.
Seiko Sekikan : Osamu Seirei                       Harus diundangkan dalam Kampo/LN
Gun Seikan     : Osamu Kanrei
Sistem Pemerintahannya
1.      Hukum Darurat Negara
Staat noods rechts/nood staat rechts
2.      Jika negara dalam keadaan terancam/bahaya maka digunakan UU Darurat.
Adanya Bupati/Wako
àYang ditunjuk langsung oleh masing-masing komandan dari Komando.

Republik Indonesia

1.      UU No. 2/1945 tanggal 19 Agustus 1945

Negara Indonesia dibagi atas 8 propinsi yaitu
a.      3 di Jawa
1)     Jawa Barat
2)     Jawa Tengah
3)     Jawa Timur
b.      5 di pulau lain
1)     Sumatra
2)     Borneo
3)     Sunda Kecil
4)     Maluku
5)     Sulawesi
Dalam PP No. 2/45
a.      Yang diperlakukan hanya membagi Indonesia atas 8 propinsi
b.      Menyerahkan kepemimpinan kepada Gubernur
c.      Menjadi daerah administrasi/Desentralisasi Administratif
Gubernur I Sumbar adalah Teuku Hasan
Daerah-daerah di Indonesia tidak diberikan kewenangan otonom karena pada zaman ini harus adanya lembaga legislatif daerah, sedang Indonesia baru 2 hari merdeka. Kalaupun dibentuk dikhawatirkan lembaga ini tidak berjalan secara efektif.
Dibentuknya KNIP
a.      Untuk membuat UU – Peraturan lain yang dirasa perlu dalam pembentukan GBHN.
b.      KNIP memegang fungsi legislatif.
Di bawah Propinsi
a.      Dibagi atas keresidenan-keresidenan
b.      Dikepalai oleh Resident
Sumatra dibagi atas 3 keresidenan yaitu
a.      Aceh
b.      Sumatra Tengah
1)     Sumbar
2)     Riau
3)     Jambi
c.      Sumatra Selatan
1)     Bangka Belitung
2)     Lampung
3)     Bengkulu
3.5 bulan kemudian
a.      Dibentuk UU No. 1/45 oleh KNIP tanggal 23 November 1945
b.      UU tersebut diberi hak mengatur rumah tangga daerah (otonom)
c.      Adanya Badan Perwakilan Rakyat Daerah (BPRD). Fungsinya untuk menjalankan dan mengatur wilayah di daerahnya.
d.      Berlangsung sampai tahun 48

2.      UU No. 22/1948

Dibuat UU Pokok Pemerintahan Daerah.
Prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam UU ini adalah
a.      Uniformitas
1)     Asas keseragaman.
2)     Menghapus corak Pemda di Jawa – Luar Jawa
3)     Pemda menjalankan pemerintahan bersama-sama dengan BPRD.
b.      Prinsip penyederhanaan tingkatan Pemda
Ada 3 tingkatan yaitu :
1)     Propinsi
2)     Kabupaten/Kota Besar
3)     Kota Kecil
Ex : Di Sumatra Barat
Kota besarnya   Padang
Kota kecilnya    Bukittinggi
Menghapus Dualisme
Menghapus perbedaan Jawa – Luar Jawa
c.      Diberikan Hak Otonomi/Medebewisned yang luas
1)     Mulai dianut asas desentralisasi
2)     Medebewined : Asas perbantuan
UU No. 22/48 tidak dapat dilaksanakan karena
a.      Agresi Militer II
Belanda berhasil membentuk 13 negara boneka sampai pada pertengahan tahun 1949. Tahun 1949 Indonesia berhasil menduduki daerah Sumbar – Yogya. Di Sumatra Barat dibentuk PDRI (6 bulan). Dalam dunia Internasional, PDRI diakui sehingga keutuhan BI terpecah.
b.      RIS ‘1949 (27 Desember 1949)
1)     3 bulan berunding di Belanda
2)     Buat konstitusi RIS
Yang memilih Presiden – Wakil adalah Senat, dimana :
Presiden             : Soekarno
Wakil Presiden   : Hatta
3)     Keinginan Belanda membuat RIS dibarengi membentuk Uni Belanda Indonesia, kalau itu terjadi maka habis Indonesia, dimana :
a)     RIS
Belanda menyerahkan kekuasaannya kepada RIS
b)     Belanda
Menginginkan Uni, Indonesia bergabung dengan Belanda.
Yogyakarta             : Abdul Halim
Kesimpulannya
Rasa persatuan masih tinggi, ini terbukti tiap bulan 2 negara boneka menggabungkan diri ke RIS. Sampai pada bulan Juli sudah 11 negara boneka yang bergabung, tetapi ada 2 negara boneka yang tidak mau bergabung yaitu :
1)     Sumatra Timur (Sumut)
2)     Indonesia Timur
Maka untuk menyatukan NKRI oleh Soekarno pada 17 Agustus 1950 dibuat UUD Sementara 50
c.      UUDS ‘50
1)     Pemerintah Federal punya kekuasaan untuk merubah konstitusi RIS menjadi UUDS ’50, dimana :
a)     Segala yang berhubungan dengan RIS dibuang
b)     Senat tidak ada lagi
c)     Yang ada DPD
2)     Sifatnya sementara
3)     Perlu dibuat UUD Baru
4)     Terdiri atas 146 Pasal
5)     Badan pembuat UU adalah Konstituante dan ini terwujud 5 tahun kemudian.
6)     Pemilu ‘55
September : DPR
Desember : Konstituante
Januari ’56 bekerja membuat UUD Baru
Kemudian terbentuk NKRI, UUDS ’50 ditata tentang Pemda Indonesia, dimana dibentuknya Propinsi, sehingga tertata propinsi di Indonesia :
1)     Jawa terdiri atas
a)     4 propinsi
b)     UU No. 2/50 yaitu :
(1)  Jawa Barat
(2)  Jawa Timur
(3)  Jawa Tengah
(4)  Yogyakarta
2)     Sumatra
a)     UU No. 3/50
b)     Terdiri atas 3 propinsi
(1)  Sumatra Tengah
(a)  Aceh
(b)  Sumbar
(c)  Riau
(2)  Sumatra Selatan
(a)  Bengkulu
(b)  Lampung
KuliahHukum.Com
Share
author
Tidak ada Respon