Ilmu Negara

1 komentar 13071 views
Ilmu Negara,5 / 5 ( 2voting )
Share

ILMU NEGARA

 

Assalamu’alaikum wr. wb.

Pada kesematan kali ini saya akan sedikit membahas tentang materi Ilmu Negara.

 

Apa itu Ilmu Negara ??

Ilmu NegaraIlmu negara ialah ilmu yang menyelidiki atau membicarakan negara, ini telah nyata ditunjukakan sendidri oleh namanya. Tetapi sebetulnya ilmubyang ,membicarakan negara itu bukanlah hanya ilmu negara saja, oleh karena disamping Ilmu Negara itu masih ada ilmu-ilmu lainnya yang juga  membicarakan negara. dan berhubung ilmu itu bukanlah pengetahuan biasa, tetapi adalah pengetahuan yang mempunyai sifat-sifat teratur dan sistematik, maka penentuan obyek pembicaraan itu adalah merupakan suatu keharusan. Hal ini dimaksudkan agar dapat menegtahui sampai dimana luas Ilmu Negara tersebut, dan tidak melampui lapangan pembicaraan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. (Soehino, 2002:1)

Kelahiran dan keberadaan Ilmu Negara tidak dapat lepas dari jasa George Jellinek, seorang pakar hukum dari Jerman yang kemudian dikenal sebagai bapak Ilmu Negara, pada tahun 1882 ia telah menerbitkan buku dengan judul Allgemeine Staatslehre (Ilmu Negara Umum), buku ini kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Ilmu Negara. Istilah Ilmu Negara dikenal dengan beberapa istilah,

antara lain:

  1. di Belanda dikenal dengan istilah Staatsleer,
  2. di Jerman dikenal dengan istilah Staatslehre,
  3. di Perancis dikenal dengan istilah Theorie d’ etat, sedangkan
  4. di Inggris dikenal dengan istilah Theory of State, The General Theory of State, Political Science, atau Politics

 

Objek Ilmu Negara

Sedangkan Ilmu Negara memandang obyeknya itu, yaitu Negara, dari sifat atau dari pengertiannya yang abstrak, yaitu artinya obyeknya itu dalam keadaan terlepas dari tempat, keadaan dan waktu; jadi tegasnya belum mempunyai ajektif tertentu, bersifat abstrak-umum-universiil. Dari obyeknya yang bersifat demikian ini, yang kemudian dibicarakan lebih lanjut adalah kapankah sesuatu dinamakan negara, kapan tidak, lalu apakah yang disebut negara itu, hakekatnya itu apa, dan seteusnya. Dari obyeknya itu tadi, yaitu negara dalam poenegrtiannhya abstrak, yang diselidiki lebih lanjut adalah :

  1. Asal mula negara
  2. Hakekat negara
  3. Bentuk-bentuk negara dan pemerintah (Soehino, 2002: 6-7)

 

slide_12

Asal Mula Negara

Jaman Yunani Kuno

Socrates

Menurut Socrates negara bukanlah semata-mata merupakan suatu keharusan yang bersifat obyektif, yang asal mulanya berpangkal pada pekerti manusia. Sedang tugas negara adalah menciptakan hukum, yang harus dilakukan para pemimpin, atau para penguasa yang dipilih secara seksama oleh rakyat. Disinilah tersimpul pikiran demokratis dari Socrates

Plato

Plato adalah murid terbesar Socrates, menurut Plato negara itu imbul atau ada karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka macam, yang menyebabkan mereka harus bekerja sama, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena masing-masing orang itu secara sendiri-sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Karena itu sesuai dengan kecakapan mereka masing-masing, tiap-tiap orang itu mempunyai tugas sendiri-sendiri dan bekerja sama untuk memenuhi kepentingan mereka bersama. Kesatuan mereka inilah yang kemudian disebut masyarakat atau negara

Aristoteles

Seperti juga Plato, Aristoteles pun beranggapan bahwa negara dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya, supaya mereka itu dapat hidup baik dan bahagia. Jadi menurut Aristoteles negara itu merupakan suatu kesatuan, yang tujuannya untuk mencapai kebaikan yang tertinggi yaitu kesempurnaan  diri manusia sebgaia anggota daripada negara. Dengan demikian Aristoteles telah menjadi seorang realistis, sedangkan kalau Plato adalah seorang idealistis.. Hal yang demikian ini akan dapat kita pahami, bila kita meliht, dan memperhatikan keadaan, yaitu bahwa Plato menciptakan filsafatnya itu dalam keadaan alam demokrasi, dimana orang selalu mencari jalan untuk mencapai keadilan. Sedangkan kalau Aritoteles menciptakan filsafatnya itu dalam keadaan alam kerajaan dunia, dimana rakyat yang dulunya merdeka itu dikuasai oleh penguasa asing yang memerintah dengan kekuasaan tak terbatas.

Epicurus

Negara menurut Epicurus itu adalah merupakan hasil daripada perbuatan manusia, yang diciptakan untuk menyelenggarakan kepentingan angota-anggotanya. Masyarakat tidak merupakan realita dan tidak mempunyai dasar kehidupan sendiri. Manusialah sebagai individu, dan sebagai anggota masyarakat, yang mempunyai dasar-dasar kehidupan yang mandiri, dan yang merupaka realita. Jadi menurut Epicurus yang hidup itu adalah individunya, yang merupakan keutuhan itu adalah individunya, sedang negara atau masyarakat adalah buatan daripada individu-individu tersebut, jadi sama benda mati dan merupakan suatu mekanisme.

Zeno

Kaum Stoa dengan ajarannya yang bersifat universalistis, sebenarnya ingin mengajarkan bahwa orangg itu harus menyesuaikan diri dengan susunan dunia internasional, dan dengan demikian praktis mematikan alam pikiran demokrasi nasional seperti yang telah diajarkan oleh Aritoteles. Bersamaan dengan ini bangsa Romawi sedang melebarkan sayap kerajaan  dunianya, oleh karena itu bangsa Yunani justru akan mengoper filsafat kaum stoa ini dari bangsa Yunani sebagai barang sesuatu yang sangat berguna bagi mereka, yaitu untuk menciptakan kerajaan dunia.

Jaman Romawi Kuno

Polybius

Karena menurut Polybius bentuk negara atau pemerintahan yang satu sebenarnya adalah merupakan akibat daripada bentuk nergara yang lain yang telah langsung mndahuluinya. Dan bentuk negara yang terakhir itu tadi kemudian akan merupakan sebab dari negara-negara berikutnya, demikian seterusnya, sehingga nanti bentuk-bentuk negara itu dapat terulang kembali. Jadi dengan demikian diantara berbagai-bagai bentuk negara itu terdapat hubungan sebab akibat. Bentuk-bentuk negara itu berubah-ubah sedemikian rupa, sehingga perubahannya itu merupakan  suatu lingkaran, suatu cyclus, maka dari itu teorinya disebut cyclus theori.

Cicero

Negara menurut Cicero adanya itu adalah merupakan suatu keharusan, dan yang harus didasarkan atas ratio manusia. Ajaran Cicero ini sebetulnya meniru dan disesuaikan dengan ajaran kaum Stoa. Pengertian ratio disini yang dimaksud oleh Cicero adalah ratio murni, yaitu yang didasarkan atau menurut hukum alam kodrat. jadi tidaklah seperti ajaran Epicurus yang menganggap bahwa negara itu adalah merupakan hasil daripada perbuatan manusia, dan fungsinya hanya sebagai alat saja daripada manusia untuk memenuhi kebutuhannya.

Semeca

Setelah jatuhnya Imperium Romawi, maka sejarah pemikiran tentang negara dan hukum memasuki jaman abad pertengahan . Pemikiran tentang negara dan hukum pada jaman abad pertengahan ini tidak secara langsung dikuasai oleh masalah-masalah  keduniawian, terutama yang berhubungan dengan kepentingan-kepentingan materiel, dan bukan lagi dari sudut filsafat, melainkan ditinjau dari segi ke-Tuhanan, dari segi agama. Dan memang sesungguhnya bahwa perkembangan  sejarah pemikiran tentang negara dan  hukum pada jaman abad pertengahan ini berbarengan dengan timbulnya perekembangan agama kristen, yang nantinya akan menimbulkan ajaran-ajaran tentang negara dan hukum yang bersifat teokratis.

Jaman Abad Pertengahan

Augustinus

Menurut Augustinus, yang ajarannya sangat bersifat Teokratis, dikatakan bahwa kesusukan gereja yang dipimpin oleh Paus itu lebih tinggi daripada kedudukan negara yang diperintah oleh raja. Mengapa demikian? Dalam hubungan ini dikatakan oleh Augustinus bahwa adanya negara didunia itu merupakan suatu kejelekan, tetapi adanya itu merupakan suatu keharusan. yang penting  itu adalah terciptanya suatu negara seperti yang diangan-angankan atau dicita-citakan oleh agama, yaitu Kerajaan Tuhan maka dari itu sebenarnya negara yang ada di dunia ini hanya merupakan suatu organisasi yang mempunyai tugas untuk memusnahkan perintang-perintang agama dan musuh-musuh gereja. jadi disini nampak dengan jelas bahwa negara mempunyai kedudukan atau kekuasaan yang lebih rendah dan ada di bawah gereja. Negara sifatnya hanyalah sebagai alat daripada gereja untuk membasmi musuh-musuh gereja.

Thomas Aquinas

Selanjutnya Thoma s Aquinas memberikan tempat yang khusus pada manusia di dalam kedudukannya, tanpa kehendak, tetapi manusia itu adalah sebagai suatu makhluk sosial yang berhasrat untuk hidup bermasyarakat. Ini disebabkan karena manusia itu mempunyai ratio, dan tak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain.

Marsilius

Mengenai ajarannya tentang kenegaraan, Marsilius sangat dipengaruhi oleh ajaran Aristoteles. Negara adalah suatu badan atau organisasi yang mempunyai dasar-dasar hidup dan mempunyai tujuan tertinggi, yang menyelenggarkan dan mempertahankan perdamaian. Dengan demikian Marsilius bersama-sama dengan Dante adalah yang pertama-tama memberikan tujuan tersendiri pada negara.

Jaman Renaissance (abad ke XVI)

Niccolo Machiavelli

Tujuan negara menurut Niccolo Machiavelli adalah sangat berbeda dengan ajaran-ajarann yang telah terdahulu, yaiutu untuk mencapai kesempurnaan seperti yang diajarkan oleh sarjana-sarjana jaman abad pertengahan. Sedang menurut Nicollo Machviavelli tujuan negara adalah mengusahakan terselenggaranya ketertiban, keamanan dan ketenteraman. Dan ini hanya dapat dicapai oleh pemerintah seorang raja yang mempunyai kekuasaan absolut. Jadi usahanya itu menuju ke arah mendapatkan serta menghimpun kekuasaan yang sebesar-besarnya pada tangan raja. Tetapi itu semuanya bukanlah merupakan sarana saja untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kemakmuran bersama.

Thomas Morus

Thoams Morus menerbitkan sebuah buku karangannya, yang sesungguhnya tidak ada sangkut-pautnya denagn masalah pemikiran tentang negara dan hukum, karena buku tersebut bersifat roman kenegaraan, yaitu De optimo rei publicae statu deque nova insula Utopia; tentang susunan pemerintahan yang paling baik dan tentang pulau yang tidak dikenal, yang dinamakan negara entah berantah, atau dengan singkat disebut Utopia. karena tulisannya itulah nama Thomas Morus terkenal di seluruh dunia dan bahkan namanya dapat diabadikan dalam sejarah pemikiran tentang negara dan hukum.

John Bodin

Sesuai dengan pendapatnya tentang tujuan negara, maka Jean Bodin mengatakan bahwa negara merupakan perwujudan daripada kekuasaan. Untuk memperkuat pendapatnya itu, maka ia lalu merumuskan pengertian kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi terhadapa para warga negara dan rakyatnya, tanpa ada suatu pembatasan apapun dari undang-undang. Dalam perumusannya atau lebih tegas definisinyaa ini, sekaligus terkandung pengertia negara, dan kekuasaan raja. Raja tidak terikat oleh kekuasaan undang-undang. Raja adalah yang menetapkan undang-undang. Yang diamksud dengan undang-undang adalah hukum positif, jadi bukan hukum Tuhan atau hukum alam.

Kaum Monarkomaken

Istilah Monarkomaken dalam pengertiannya yang umum berarti anti raja, atau menentang raja. Tetapi sesungguhnya pengertian ini adalah kurang sebab ajaran-ajaran dari para ahli pemikir tentang negara dan hukum dimasukkan dalam golongan kaum monarkomaken sama sekali tidak atau melawan raja-raja, bahkan tidak anti atau melawan sistem pemerintahan absolutisme pada umumnya, melainkan yang ditentang atau dilawan itu adalah eksesnya.

Siapa-siapa sajakah termasuk kaum monarkomaken, dan bagaimanakah ajarannya? nama-nama yang disebutkan termasuk kaum monarkomaken adalah: Hotman, Brutus, Buchanan, Johannes, althunius, Mariana, Bellarmin, Suarez, dan Milton. Dari semuanya itu yang banyak menguraikan ajaran tentang negara dan hukum adalah Johannes Althusius.

Jaman Berkembangnya Hukum Alam

Grotius

Filsafat Grotius tentang negara dan hukum adalah suatu usaha untuk mengatasi segala perpecahan di lapangan agama, dengan berdasarkan pada akal manusia yang  berlaku umum itu. Bahkan tidak hanya terbatas pada kaum kristen saja, melainkan  juga berlaku untuk dan mengikat semua orang kafir dan atheis.

            Meskipun Grotius dianggap sebagai pencipta daripada ajaran hukum alam modern, namun ajarannya itu banyak diilhami, dan hukum alamnya itu lebih langsung berhubungan dengan : hukm alam jaman kuno, kaum stoa, dan Cicero, daripada dengan Thoams aquinas dan fransesco Suarez.

Thomas Hobbes

Apakah kiranya sumbangan Thomas Hobbes dalam sejarah pemikiran tentang negara dan hukum sebagai ahli pikir? Sumbangannya ialah suatu sistem materealistis yang besar, dalam mana termasuk juga perikehidupan organis dan rokhaniah. artinya bahwa tujuan hidup, yaitu kebahagian, itu hanya dapat dicapai dngan cara berlomba dengan gerakan. adapun alat-alat untuk dapat mencapai kebahagian adalah kekuasaan  terbesar untuk kepentingan manusia adalah negara.

Benedictus de Spinoza

Tentang terjadinya negara menurut Spinoza, apakah itu karena perjanjian masyarakat ataukah tidak, tidak begitu terang. Karena ia hanya menerangkan secara logis peralihan dari keadaan alamiah ke keadaan bernegara.

John Locke

John Locke sebagaimana ia ahli pemikir hukum alam, mendasarkan juga teorinya pada keadaan manusia dalam alam bebas. Dan memang menanggap bahwa keadaan alam bebas atau keadaan alamiah itu mendahului adanya negara, dan dalam keadaan itupun telah ada perdamaian dan akal pikiran seperti halnya dalam negara.

Jaman Berkembangnya Teori Kekuatan

Menurut teori kekuatan, seperti telah diakatakan di atas negara itu adalah merupakan alat dari golongan yang kuat untuk menghisap golongan yang lemah, terutama, sekarang, dalam lapangan ekonomi. Memang kadang-kadang negara itu atau konkritnya penguasa, mengeluarkan peraturan-peraturan yang nampaknya menguntungkan golongan yang lemah. Tetapi akhirnya tokoh yang diperhitungkan hanya kepentingan si penguasa saja. Tokoh dalam teori tersebut antara lain : F. Oppenheimer, Karl Marx, H,J. Laski, Leon Duguit

Teori Positivisme

Kegagalan daripada para ahli pemikir tentang negara dan hukum dalam menyelidiki dan menerangkan asal mula negara, menimbulkan sikap skeptis terhadap negara. Dan orang lalu lebih suka menentukan sikap positif terhadap negara. Kebanyakan orang telah kehilangan nafsunya untuk mempelajari atau menyelidiki dasar negara yang pokok. Kecenderungan timbul untuk hanya membatasi diri kepada pelajaran hukum postif, selain hal ini telah terdapat pada kebanyakan negara, juga hukum positif itu akan lebih mudah dipelajari. Hal ini akan lebih memberikan pegangan yang kuat, karena bukanlah dari undang-undang dasar seta undang-undang organiknya dapat dibaca dan dipelajari, daripada orang hanya berpikir secra abstrak dan tidak ada ketentuannya sama sekali, yang akibatnya tidak lain hanyalah kekacauan dan peperangan. Demikianlah ilmu negara lambat laun tetapi pasti menarik dirinya, dan datang mengunjungi tinjauan-tinjauan ilmu pengetahuan teoritis dan historis. Ia menjadi relativistis, negatif serta skeptis. Malahan Struycken sampai kepada eklektisime yang bersifat skeptis. Tokoh dalam teori ini : Hans Kelsen.

Teori Modern

Di dalam peninjauannya tentang negara dan hukum teori atau aliran modern ini mengatakan bahwa, kalau kita hendak menyelidiki atau mempelajari negara, maka baiklah negara itu dianggap saja suatu fakta atau suatu kernyataan, yang terikat pada keadaan, tempat, dan waktu. Dan harus disadari terlebih dahulu negara itu ditinjau dari segi apa. Sebab tergantung dari segi penyelidikannya ini akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda tentang pengertian, bentuk serta hakekat negara. Tetapi dengan demikian apakah ini lalu tidak berarti melewati batas pembicaraan ilmu negara dan masuk ke lapangan pembicaraan ilmu hukum tata negara.  Tokoh dalam ajaran ini antara lain: Prof. Mr. R. Kraneburg, Logemann.

Hakekat Negara

Pandangan tentang hakekat negara sangat erat pula hubungannya dengan filsafat yang dianutnya. Dengan demikian banyak pendapat atau pandangan tentang tujuan negara, sebanyak aliran filsafat yang ada. Bahkan sebenarnya adalah lebih daripada itu, sebab kadang-kadang orang termasuk satu aliran , tetapi pandangannya tentang tujuan negara berlainan. Ini disebabkan karena pengaruh keadaan atau sifat pemerintahan yang dialaminya, dengan demikian pandangannya tentang hakekat negara juga berlainan.

Teori Teori tentang Tujuan Negara

Pentingnya pembicaraan tentang tujuan negara ini terutama berhubungan dengan bentuk negara, susunan negara, organ-organ negara atau badan-badan negara harus diadakan, fungsi dan tugas daripada organ-organ tersebut, serta hubungannya antara organ yang satu dengan yang lain yang selalu harus disesuaikan dengan tujuan negara.

Lagipula dengan mengetahui tujuan negara itu, kita dapat menjawab soal legitimasi kekuasaan, yaitu kekuasaan daripada organisasi negara. Karena semuanya itu harus sesuai dengan tujuan negara. Padahal tentang tujuan negara ini ada banyak sekali yang diajukan atau diajarkan oleh para sarjana, terutama oleh para ahli pemikir tentang negara dan hukum.

Teori Legitimasi Kekuasaan Negara

Teori Kedaulatan Tuhan

Teori yang paling tua, menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu yang memiliki atau ada pada Tuhan.

Teori Kedaulatan Negara

Teori ini menyatakan bahwa kedaulatan itu tidak ada pada Tuhan, tetapi ada pada negara.

Teori Kedaulatan Hukum

Teori ini menyatakan bahwa yang memiliki bahkan yang merupakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara itu adalah hukum itu sendiri.

Teori Kedaulatan Rakyat

Teori ini menyatakan bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi itu adalah rakyat, raja itu hanya merupakan pelaksana dari apa yang telah diputuskan atau dikehendaki oleh rakyat.

Klasifikasi Negara

1. Klasifikasi Negara Klasik-Tradisional
Yang dipergunakan sebagai kriteria adalah:
a. Susunan pemerintahannya, Artinya jumlah orang yang memegang pemerintahan, pemerintahan itu dipegang atau dilaksanakan oleh satu orang tunggal, beberapa atau segolongan orang, ataukah pada prinsipnya pemerintahan itu ada pada rakyat.
b.  Sifat dari pemerintahannya, Artinya pemerintahan itu ditujukan untuk kepentingan umum, ini yag baik;ataukah hanya untuk kepentingan mereka yang memegang pemerintahan itu saja, ini yang buruk.

2. Klasifikasi Negara Dalam Bentuk Monarki dan Republik
Pada jaman modsern Georg Jellink dalam bukunya yang terkenal, Allegemene Staatslehre, diterbitkan pada tahun 1914, juga mengemukakan penjelasan bentuk negara menjadi dua, yaitu republik dan monarki. Jellink mempergunakan istilah monarki sebagai lawan daripada organisasi negara yang disebut republik. dan sesbetulnya menurut Jellink perbedaan antara monarki dan republik itu benar-benar mengenai perbedaan daripada sistem pemerintahannya, tetapi sekalipun demikian Jellink sendiri mengartikannya sebagai perbedaan daripada bentuk negaranya. Perbedaan keduanya terletak tentang cara terbentuknya kemauan negara.

Susunan Negara

Negara Kesatuan
Negara Kesatuan, dapat pula disebut negara unitaris. Negara ini ditinjau dari segi susunannya, memanglah susunannya bersifat tunggal, maksudnya negara kesatuan itu adalah negara yang tidak tersusun dari bebrapa negara, melainkan hanya terdiri atas satu negara, sehingga tidak ada negara di dalam negara.

Negara Federasi
Negara federasi adalah negara yang bersusun jamak, maksudnya negara ini tersusun dari beberapa negara yang semula telah berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, mempunyai Undang-Undang Dasar sendiri sserta pemerintahan sendiri.

Perbedaan Antara Negara Serikat dengan Perserikatan Negara menurut george Jellinek
Apabila kedaulatan itu ada pada negara federal, jadi yang memegang kedaulatan itu adalah pemerintah federal, atau pemerintah gabungannya, maka negara federal itu disebut negara serikat.Sedangkan kalau kedaulatan itu masih tetap ada negara-negara bagian, makanegara federal yang demikian ini disebut perserikatan negara.

Perbedaan Antara Negara Serikat dengan Perserikatan Negara menurut Kraneburg
Perbedaannya terletak pada persoalan: dapat atau tidaknya pemerintah federal atau pemerintah gabungan itu membuat atau mengeluarkan peraturan-peraturan hukumm yang langsung mengikat atau berlaku terhadap para warga negara daripada negara-negara bagian.

Negara Demokrasi Modern

Tipe-tipe Demokrasi Modern

  1. Demokrasi, atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif, dengan sistem pemisahan kekuasaan secara tegas, atau sistem prisidenssil, misalnya: Amerika Serikat. yang nmenjadi ciri adalah sifat hubungan antara badan legislatif dengan eksekutif.
  2. Demokrasi, atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif, denagn sistem pemisahan kekuasaan, tetapi di antara badan-badan yang diserahi kekuasaan itu, terutama antara badan legislatif dengan badan eksekutif, ada hubungan yang bersifat timbal balik, dapat saling mempengaruhi, atau sistem parlementer.
  3. Demokrasi, atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif, dengan sistem pemisahan kekuasaan, dengan stelsel referendum, atau kontrol secara langsung oleh rakyat. Salah satu jalan lagi untuk menghindarkan suatu pemerintahan yang bersifat absolut ialah sisetm yang dipergunakan atau dilaksanakan di swiss, yaitu yang disebut referendum.

Negara Autokrasi Modern

Negara autokrasi modern. Negara ini juga sering disebut negara dengan sistem partai, atau berpartai tunggal. negara autokrasi dalam pengertiannya yang asli atau kuno praktis dewasa ini dapat dikatakan sudah tidak ada, sedangkan pada beberapa abad yang lampau, yang mungkin sisanya masih kita ketemukan dewasa ini, adalah yang disebut autokrasi modern, inipun sifatnya agak samar-samar karena negara autokrasi modern ini dalam perkembangannya pada jaman modern mengakmuflir dirinya sedemikian rupa, sehingga sepintas lalu daris segi luarnya kita melihat negara tersebut seakan-akan demokrasi modern.

 

Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu lainnya secara Umum

Ilmu tidak dapat dipisah-pisahkan dalam kotak-kota yang terpaku mati. Oleh karena itu, tidak mungkin ilmu tersebut berdiri sendiri terpisah satu sama lainnya tanpa adanya pengaruh dan hubungaan. Dalam hal ini, ilmu negara sebagai salah satu cabang dari ilmu pengetahuan sosial sebagaimana halnya dengan ilmu hokum, politik, ekonomi, kebudayaan,psikologi,dan lain sebagainya, merupakan cabang dari ilmu pengetahuan sosial yang khusus. Semua ilmu-ilmu sosial khusus ini secara bersama-sama akan membentuk suatu ilmu sosial umum yang akan tersalur ke dalam ilmu induknya.

Oleh karena itu, ilmu negara sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial umum, harus bekerja sama dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan sosial lainnya, karena dapat memberi dan menerima pengaruhnya dan bantuan jasanya satu sama lain yang saling memerlukan, sehingga dapat saling mengisi dan saling melengkapi, sehingga terwujud hubungan komplementer.

Juga terdapat hubungan secara interdependen diantara cabang-cabang ilmu pengetahuan sosial itu dengan yang lainnya, dikarenakan metode dan teknik yang sama. Metode dan teknik ilmu pengetahuan sosial pada umumnya dipergunakan pula oleh hamper semua cabang-cabang ilmu pengetahuan sosial pada khususnya, seperti ilmu negara,ilmu hukum, ilmu poltik, dan lain sebagainya.

Obyek penyelidikan ilmu-ilmu sosial, diselidiki pula selaku obyek oleh cabang-cabang ilmu pengetahuan khusus lainnya. Sehingga tidak terdapat monopoli obyek oleh ilmu sosial khusus itu sendiri. Tentu tekanan, intensitas, luas dan sempitnya lapangan penyelidikan serta peranan personalianya,dapat dibedakan cabang-cabang ilmu pengetahuan sosial itu satau dengan yang lainnya. Namun demikian, tidaklah berarti ilmu-ilmu tersaebut selalu terpisah-pisah menjadi bagian yang terputus-putus dalam kotak-kotak yang terpaku mati, melainkan selalu terdapat hubungan yang timbal balik dan saling tergantung serta saling mempergunakanhasil satu sama lain.

Hubungan Ilmu Negara  dengan Ilmu Politik

Kalau diperhatikan pendapat Georg Jellinek dalam bukunya”ALgemeine Staatslehre”, ilmu Negara sebagai theoritische staatswissenschaft atau staatslehre merupakan hasi penyelidikan dari staten kunde. Bahan-bahan tersebut di bahas, dianalisis, dan di perbandingkan satu sama lain,sehinnga terdapat persamaan-persamaan diantara berbagai sifat dari organisasi-organisasi negara itu.

Dari fakta yang bermacam-macam itu di cari sifat-sifat dan unsur-unsur pokoknya yang bersifat umum seakan-akan intisari unsur-unsur itu merupakan”pembagi persekutuan terbesar” dalam ilmu hitung atau grootste gemene deler-nya dari keadaan yang berbeda-beda itu.dan jika pekerjaan tersebut dijalankan atau diterapkan di dalam peraktek untuk mencapai tujuan tertentu, tugas itu diserahkan kepada angewandte staatswissenschaft atau ilmu politik. Jadi ilmu negara sebagai ilmu pengetahuan sosial yang bersifat teoretis,segala hasil penyelidikannya di peraktekkan oleh ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat peraktis. Dengan demikian, jelaslah, bahwa ilmu politik itu tidaklah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang berdiri sendiri.

Ilmu negara lebih menitik beratkan kepada sifat-sifat teoretis, sehingga kurang dinamis. Hal ini berarti bahwa lebih banyak memerhatikan unsur-unsur statis dari negara yang mempunyai tugas utama untuk melengkapi dengan memberikan pengertian-pengertian pokok yang jelas. Yang mendasari konsepsi-konsepsi ilmu politik lebih menitikberatkan kepada faktor-faktor yang konkrit, terutama sekali berpusat kepada gejala-gejala kekuasaan, baik yang mengenai organisasi Negara maupun yang memengaruhi pelaksanaan tugas-tugas Negara.

Oleh karena itu, lebih dinamis. Sehubung dengan hal tersebut, berkatalah H.R. Hoetink dalam kata pengantar buku J.Barents”De wetenschap der Politiek meteen terrain verkenning”, bahwa ilmu politik merupakan sociologie van de staat(sosiologi negara) atau bet vless er om been (atau daging yang meliputi sekitarnya), atau dalam bahasanya J.Barents adalah bet vless om bet geraantevan de staat(daging yang meliputi sekitar kerangka bangunan negara).

Maka dalam hubungan ini jelaslah ada sifat-sifat komplementer. Karena itu, ilmu negara merupakan salah satu bardcore (teras inti) dari ilmu politik.

Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Hukum Tata Negara dan Ilmu Hukum Administrasi Negara

Ilmu hukum tata negara dan ilmu hukum administrasi negara mempunyai hubungan yang erat dengan ilmu negara karena ilmu-ilmu tersebut mempunyai obyek yang sama dengan ilmu negara, yaitu negara. Perbedaannya ilmu hukum tata Negara dan ilmu hokum administrasi negara memandang negara dari sifatnya atau pengertiannya yang konkrit. Obyek dari ilmu hukum tata negara dan ilmu hokum administrasi negara adalah negara yang sudah terikat pada tempat, keadaan, dan waktu. Jadi telah mempunyai ajektif tertentu,misalnya Negara republic Indonesia.

Kemudian negara dalam pengertiannya yang konkrit itu di selidiki lebih lanjut mengenai susunannya, alat-alat perlengkapannya, wewenang, dan kewajibawan alat-alat perlengkapannya. Kedua cabang ilmu pengetahuaan tersebut adalah hukum positif, dan di dalam sistematika Georg Jellinek, kedua cabang ilmu tersebut termasuk dalam kategori recbtswissenscbaft.

Antara ilmu hukum tata Negara dan ilmu hukuk administrasi negara terdapat hubungan yang sangat erat pula. Bahkan di negeri belanda, dua lapangan hukum tersebut pernah disebut bersama-sama, yaitu staats en administratief recbt, bahkan selalu di ajarkan oleh seorang guru besar. Meskipun demikian, tidaklah berarti bahwa kedua cabang imu tersebut adalah sama.

Oppenheimer menyebutkan bahwa peraturan-peraturan hukum tata negara adalah peraturan mengenai de staat in rust (Negara yang sedang beristirahat, atau negara dalam keadaan tak bergerak). Sebaliknya, mengenai peraturan-peraturan hukum administrasi negara adalah peraturan mengenai de staat in beweging atau negara yang sedang bergerak. Berdasarkan rumusan-rumusan tersebut, maka ilmu hukum tata negara dan ilmu hukum administrasi Negara sudah jelas lapangan penyelidikannya hanya terdapat Negara-negara tertentu (hukum positif), sedangkan ilmi negara tidak mengenai Negara-negara tertentu, melainkan negara-negara di dunia ini pada umumnya.

Dengan demikian, ilmu hukum tata negara dan ilmu hukum administrasi negara di satu pihak dengan ilmu negara di pihak lain mempunyai hubungan aling memengaruhi dan saling menjelaskan. Oleh karena itu, dalam buku-buku tentang ilmu hukum tata negara dan hukum administrasi negara, hal dari imu negara dapat di pakai sebagai batu loncatan untuk sampai kepada kedua cabang hukum tersebut. Sebaliknya, buku-buku tentang ilmu negara, hal-hal mengenai ilmu hukum tata negara dan ilmu hukum administrasi negara dapat di pakai sebagai contoh dari apa yang diuraiakan di dalam ilmu negara.

Kranenburg dalam bukunya “ALgemene Staatsleer” menguraiakan bahwa bagi orang yang mempelajari hukum tata negara positif Negeri belanda, pengetahuan teori negara umum atau ilmu negara sangat perlu. Akan tetapi, dengan mengingat tingkat ilmu pengetahuan sekarang ini, serta melihat organisasi perguruan tinggi hukum yang sekarang ada untuk sebagian besar di tentukan oleh kebutuhan-kebutauhan peraktik yang segera, maka pengetahuan teoretis untuk kebanyakan ahli hukum hanya terbatas kepada apa yabg mereka pelajari sebagai pengantar hukum tata Negara positif.

Akan tetapi, hal yang bagi ilmu hukum tata negara positif merupakan suatu pengantar, satu syarat mutlak untuk pekerjaan selanjutnya, bagi ilmu negara merupakan tujuan sesungguhnya dari penyelidikan-penyelidikan yang di lakukannya. Oleh ilmu negara masalah-masalah umum yang terdapat pada negara organisasinya di jadikan pusat penyelidikannya serta di coba untuk di pecahkannya.

Maka dengan demikian, jelaslah bahwa ilmu negara yang merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok negara dapat memberikan dasar-dasar teoretis yang bersifat umum untuk hukum tata negara. Oleh karena itu, agar dapat mengerti dengan sebaik-baiknnya dan sedalam-dalamnya system hukum ketatanegaraan dan administrasi negara sesuatu negara tertentu, sudah sewajarnyalah kita harus terlebih dahulu memiliki pengetahuan segala hal ikhwalnya secara umum tentang negara yang di dapat dalam ilmu Negara.

Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Perbandingan Hukum Tata Negara

Ilmu perbandingan hukum tata negara ini di kenal dengan sebutan vergelijkende staatsrecbtswetenscbap atau comparative government, dan M. Nasroen menamakannya “Ilmu Perbandingan Pemerintahan”, sebagaimana judul bukunya.

Keranenburg menyatakan bahwa dari ilmu pengetahuan dan diferensiasi itu, di hasilkan ilmu perbandingan tata negara. Kemudian yang menjadi obyek penyelididkan ilmu perbandingan hukum tata negara ialah bahwa: dalam peninjauan lebih lanjut, mungkin ternyata manfaat mengadakan perbandingan secara metodis dab sistematis terhadap”bentuk”yang bermacam-macam dari sifat-sifat dan ketentuan-ketentuan umum dari genus”negara”. Dan sekali lagi, jikalau penyelidikan itu berkembang dapatlah di capai suatu tingkatan yang menghendaki agar penyelidikan dan kumpulan-kumpulan masalahnya di jadikan satu kesatuan yang baru sekali dan sekali lagi timbullah suatu cabang ilmu pengetahuan, yaitu ilmu perbandingan hukum tata negara.

Jadi jelaslah, bahwa ilmu hukum perbandingan tata Negara bertugas menganalisis secara teratur, menetapkan secara sistematis, sifat-sifat apakah yang melekat padanya, sebab-sebab apa yang menimbulkannya mengubah dan menghilangkan atau menyebabkan yang satu memasuki yang lain terhadap bentuk-bentuk negara itu.

Maka dalam hubungan ini, Keranenburg menyatakan bahwa dalam menunaikan tugasnya, ilmu perbandingan hukum tata negara itu haruslah mempergunakan hasil yang diperoleh ilmu negara. Karena itu, perkembangan ilmu negara dan ilmu hukum merupakan syarat mutlak bagi kesuburan tubuhnya ilmu perbandingan hukum tata negara untuk menjadi ilmu yang member keterangan dan perbandingan.

Dan untuk itu, ditegaskan pula oleh M. Nasroen bahwa cara ilmu perbandingan pemerintahan itu mempergunakan Negara-negara itu sebagai alat, ialah dengan mempergunakan hasil yang diperoleh ilmu negara umum dalam hal asal mula, sari, dan wujud negara itu. Selanjutnya di katakan pula bahwa dari hasil yang diperoleh dari ketentuan-ketentuan yang di berikan oleh ilmu negara umum, maka ilmu perbandingan pemerintahan akan memakainya untuk menentukan derajat dan sifat kepada tugas mengadakan perbandingan.

Rangkaian Hubungan antara Ilmu Negara, Ilmu Politik, Ilmu Hukum Tata Negara dan Ilmu Perbandingan Hukum Tata Negara

Sjachran Basah mengemukakan tentang rangkaian hubungan antara ilmu negara,ilmu politik, ilmu hukum tata negara, dan ilmu perbandingan tata negara. Ilmu negara yang bersifat teoretis dan umum itu di dalam penyelidikan terhadap obyeknya lebih menitikberatkan kepada bangunan-bangunan atau lembaga-lembaga formal yang di batasi oleh hukum yang berlaku. Ilmu politik dalam penyelidikannya lebih menitikberatkan kepada gejala sosio-politik dalam masyarakat sebagai gelanggang pertarungan factor kekuasaan yang nyata, dan memperhatikan pula bagaimanakah pelaksanaan serta kegiatan-kegiatan lembaga tersebut di dalam peraktek kenyataanya, maka sifat ilmu politik itu dinamis

Factor teoretis umum dan factor peraktis dinamis itu saling melangkapi satu sama lainnya, saling membutuhkan dan melengkapi untuk menjadi dasar bahan-bahan yang akan diterapkan oleh ilmu hukum tata Negara dalam obyek penyelidikannya terhadap”satu”Negara tertentu, untuk menyelidiki”dapatlah di capai tujuan-tujaun sosial yang di kejar Negara”. Hal itu senada dengan istilah hans kelsen : politik als ethikdan”upaya” alat-alat apa saja kah yang dapat di pakai untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut itu”, atau pun menerapkan istilah pengertian hans kelsen politik als technik.

Hal-hal tersebut di atas di perlukan sebagai bahan-bahan lebih lanjut dalam proses perkembangan dan diferensiasinya oleh ilmu perbandingan hkum tata negara. Tujuannya untuk mengadakan penyelidikan berdasarkan perbandingan yang akan menberikan pengetahuan lebih banyak jika di tinjau secara berdampingan terhadap bermacam-macam bentuk negara dan pemerintahan atau beranekaragam badan-badan perlengkapan kenegaraan, sebagai bagian tertentu dari suatu system yang di pergunakan untuk mencapai wujud pemerintahan yang sama dengan demikian, dari penggambaram dan keterangan itu akan di hasilkan oleh suatu nilai, yaitu apakah yang di wujudkan dengan kesadaran bernegara itu merupakan keadilan, kemakmuran, dan kebahagiaan untuk sebagian tertentu aatu beberapa golongan saja, atau kah untuk seluruh rakyat?.

Ilmu negara, selaku bahan-bahan yang besrsifat teoretis umum, kiranya akan mendapatkan tempat sebagai bahan-bahan nyata dalm ilmu hukum tata negara dan ilmu perbandingan hukum tata negara

Meskipun terdapat hubungan berangkai yang eratantara ilmu negara, ilmu politik, ilmu hukum tata negara, dan ilmu pebandingan tata negara, yang secara saling melengkapi satu sama lainnya, dan di golongkan ke dalam ilmu pengetahuan sosial khusus yang berobjekkan sama yaitu Negara pada pokok hahikatnya, namun harus di akui dan di sadari ucapan P.J. Bouman, menyatakan tidaklah mungkin untuk mengolong-golongkan ilmu pengetahuan semata-mata menurut objeknya dalam ilmu-ilmu pengetahuan yang lebih memegang peranan adalah persoalnnya lebih dari pada benda yang menjadi pokoknya.

Sehubungan dengan hal tersebut jikalau dilihat, ilmu negara itu teoretis karena itu menunjukkan sifat umum, abstrak, dan bebas niali (valuafres atau werd frei), yang di pelajari demi ilmu itu sendiri dan pengetahuan yang diperolehnya. Sedangkan ilmu politik bersifat peraktis.

Mengenai persoalan ilmu negara dan ilmu politik, meskipun persoalan pokoknya  adalah negara, akan tetapi cara melakukan pendekatan,peninjauan, dan pembahasannya berlain-lainan, juga terdapat batas-batas pada lapangan penyelidikan.

Bahwa ilmu politik akan membatasi lapangan penyelidikannya, justru memang kepada rangka yang bersifat umum hukum, atau bahwa ilmu politik tidak akan pula merupakan suatau ilmu tentang negara-negara. Hal ini berarti mempertahankan istilah”ilmu politik” dari herman heller yang mengemukakan dengan tepat bahwa batas-batas pokok antara ilmu negara dengan ilmu politik lebih tajam dari pada perbedaannya dalan peraktek, sehingga yang pertama untuk sebagian terbesar di tuntut oleh para ahli hukum, dan yang penghabisan oleh alhi sosiologi.

Sedangkan ilmu negara dan ilmu hukum tata negara itu mempersoalkan Negara, namun ilmu hukum tata negara menyelidiki satu negara dengan system ketatanegaraannya yang tertentu, karena itu merupakan hal yang spesies, konkrit dan bersifat praktis.

Demikian pula halnya ilmu negara terhadap ilmu perbandingan hukum tata negara. Meskipun obyeknya adalah negara, namun ilmu perbandingan hukum tata negara itu, berhubunagan dengan tidak terdapatnya communis opinion doctrum tentang negara dalam ilmu negara, maka kranenburg menitikberatkan kepada ilmu perbandingan hukum tat negara itu, memperbandingkan satu sama lain bermacam-macam bentuk negara, dan bukanlah negara itu sendiri.

Maka jelaslah, meskipun terdapat hubungan berangkai yang sangat erat antara ilmu negara, ilmu politik, ilmu hukum tata negara, dan ilmu perbandingan hukum tata negara, dan di golongkan bahwa objek sama, namun terdapat persoalan-persoalan yang di hadapi oleh ilmu-ilmu tersebut berlain-lain.

Demikian yang dapat saya bagikan perihal materi Ilmu Negara . Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.Amin

Referensi :

Prof. DR. Sjachran Basah, SH.,CN.

ILMU NEGARA: Pengantar Metode dan SejarahPerkembangan.

  1. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1994.M. Nasroen.

Ilmu Perbandingan Pemerintahan.Penerbit Beringin, Jakarta. 1957.Mohammad Hatta.

Pengantar Ke Jalan Ilmu dan Pengetahuan.PT. Pembangunan Jakarta.Cetakan ketiga.

http://tugaskuliah15.blogspot.co.id/2015/10/makalah-ilmu-negara.html

http://prayitnobambang.blogspot.co.id/2011/11/resume-ilmu-negara.html

Share
author
Satu Respon
  • Rizal Aini

    terimakasih untuk artikelnya
    sangat membantu semoga sukses