Hukum Menahan Ijazah Karyawan Oleh Perusahaan

12 comments 6912 views
Share

ijazah-ditahan-sumber

Mencari pekerjaan di jaman sekarang sungguh sangat sulit . Jumlah lapangan kerja sangat berbanding terbalik dengan jumlah pencari kerja setiap tahunnya . Melihat melonjaknya angka pencari kerja membuat banyak perusahaan yang membuka lapangan pekerjaan pun semakin merasa diatas angin dalam membuat peraturan perihal kontrak kerja dengan para pekerjanya. Salah satu kebijakan perusahaan yang sekarang marak terjadi adalah dengan menahan ijazah asli para pekerjanya. Bolehkah demikian? Mari kita bahas.

Apakah ada aturan dimana Perusahaan boleh menahan Ijazah karyawannya ??

Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juga dalam KUHPerdata, perihal penahanan ijazah tidak diatur secara eksplisit. Pada umumnya, syarat pemberian ijazah pendidikan terakhir biasa dimintakan oleh pihak perusahaan pada saat calon pekerja diterima bekerja di perusahaan tersebut sebagai jaminan agar pekerja tidak keluar sebelum masa kontrak habis. Hal ini dipandang sebagai pengikat antara perusahaan dengan pekerjanya.

Permintaan ijazah ini kemudian dituangkan ke dalam perjanjian kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak termasuk penyerahan jaminan ijazah untuk ditandatangani oleh pekerja dan perusahaan. Dengan ditandanganinya perjanjian tersebut, para pihak menyatakan sepakat dengan pejanjian kerja tersebut, dan menundukkan diri terhadap isi/klausa dalam perjanjian kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan:

Pasal 1320 KUHPerdata

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

  1. 1.         Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
  2. 2.         Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  3. 3.         Suatu hal tertentu;
  4. 4.         Suatu sebab yang halal

Pasal 1338 KUHPerdata

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya

Lalu Bagaimana Solusinya ??

Solusi yang dapat saya berikan adalah , sangat disarankan bagi pekerja untuk melihat dan meneliti terlebih dahulu perjanjian kerja sebelum menandatanganinya. Karena, jika sudah sepakat dengan isi perjanjian dan ditandatangani, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak yang menandatanganinya.

Akan tetapi , Perusahaan dapat dituntut bila….

14640766371972478329Ketika karyawan tersebut telah melakukan pengunduran diri dengan mengajukan surat pengunduran diri sebulan sebelumnya (one month notice), dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam pengajuan pengunduran diri, dengan demikian perjanjian yang berada didalamnya haruslah dinyatakan berakhir. Hal ini membuat para pihak harus mengembalikan segala hak dari masing-masing pihak yang pernah dimintakan termasuk ijazah.

Apabila perusahaan tidak dapat bertanggung jawab memberikan ijazah tersebut kembali kepada si pemilik / kepada siapa ijazah itu dibuat, dengan alasan bahwa ijzah tersebut telah hilang , maka perusahaan diduga melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang bunyinya:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adlah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Sehingga upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkan tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh perusahaan tersebut kepada kepolisian di wilayah hukum terjadinya tindak pidana, atau dalam hal ini di tempat perusahaan tersebut berkedudukan.

Selain itu, tentunya ada kerugian yang dialami oleh karyawan dengan tidak dikembalikannya ijazah tersebut oleh pihak perusahaan, ditambah lagi apabila perusahaan beralasan bahwa ijazah milik karyawan hilang . Atas dasar timbulnya kerugian tersebut, ibu dapat menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yakni:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Sekian yang dapat kami jelaskan mengenai aturan hukum perusahaan yang menahan ijazah karyawannya. Semoga bermanfaat.

Referensi :

http://www.hukumpedia.com/khmadyaikhu/perusahaan-menahan-ijazah-bolehkah

http://intisari-online.com/read/seperti-apa-aturan-hukum-untuk-perusahaan-yang-menahan-ijazah-karyawannya

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Share
author
12 Respon
  • Ian De’ Aquarious

    Nice Info gan,Nambah ilmu ane buat masa depan 😀

    • yudha

      hahaha , betul tuh gan

  • Nasri Adzlani

    baru tau kalo ada hukumnya. ada pasal2 nya juga

  • fajar ronald

    iya nih , kadang jengkel juga dengan perusahaan yang suka nahan Ijazah sebagai syarat bekerja. top cer infonya gan.

    • yudha

      bener gan , semoga bermanfaat

  • Reza Alsefi

    hmm makasih gan infonya,bisa saya share ketemen”…

    • yudha

      semoga bermanfaat gan

  • Ujwar Firdaus

    yups, bener beud 🙂 makasih infonya.

  • baskoro

    Makasih gan infonya. Bermanfaat

  • Dede Septianto

    mantap bro, buat referensi yang baru lulus nih

  • Egi Erdian

    mkasih gan, ijin share juga..

  • Miftachudin aditiya

    menambah pengetahuan gw nih.. maksih ya gan,,,