Hukum Adat

2 comments 4096 views
Hukum Adat,5 / 5 ( 1voting )
Share

HUKUM ADAT

1113a1

Apa Sih Hukum Adat itu ??

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asialainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis.

Pengertian hukum Adat menurut Prof. Dr. Soepomo, SH. adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif meliputi peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Beberapa pendapat pakar yang lain tentang pengertian hukum Adat antara lain:

  1. Prof. M. M. Djojodigoeno, SH. mengatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan.
  2. Menurut Prof. Mr. C. Van Vollenhoven, hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu.

Batasan bidang yang menjadi objek kajian hukum Adat meliputi: a) Hukum Negara, b) Hukum Tata Usaha Negara, c) Hukum Pidana, d) Hukum Perdata, dan e) Hukum Antar Bangsa Adat.

Di masyarakat, hukum Adat nampak dalam tiga bentuk, yaitu:

  1. Hukum yang tidak tertulis (jus non scriptum), merupakan bagian yang terbesar,
  2. Hukum yang tertulis (jus scriptum), hanya sebagian kecil saja, misalnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh raja dahulu seperti pranatan-pranatan di Jawa.
  3. Uraian hukum secara tertulis. Uraian ini merupakan suatu hasil penelitian.

Sifat dari hukum adat memiliki unsur elasitas, flesible, dan Inovasi, ini dikarenakan hukum adat bukan merupakan tipe hukum yang dikodifikasi (dibukukan). Istilah Hukum adat Indonesia pertama kali disebutkan dalam buku Journal Of The Indian Archipelago karangan James Richardson Tahun 1850.

Unsur Unsur di dalam Hukum Adat

Pada permulaannya untuk menyebut hukum adat antara lain digunakan istilah “godsdienstige wetten” atau hukum agama. Ini suatu bukti adanya kesalah pahaman, dimana hukum adat itu dianggap sama dengan hukum agama .

Menurut Snock Hurgronye, tidak semua bagian hukum agama diterima, diresepsi dalam hukum adat. Hanya sebagian tertentu saja dari hukum adat di pengaruhi oleh hukum agama(terutama bagian hukum keluarga, perkawinan dan hukum waris yang mendapat pengaruh dari hukum agama)

Ter Haar membantah sebagian pendapat Snock Hurgronye bahwa hukum waris tidak dipengaruhi oleh hukum islam. Melainkan hukum adat yang asli.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum adat:

  1. Sebagian besar terdiri dari unsur-unsur hukum asli.
  2. Sebagian kecil terdiri dari unsur-unsur hukum agama.

Dari batasan-batasan definisi yang telah dikemukakan di atas, maka terlihat unsur-unsur dari pada hukum adat sebagai berikut :

  1. Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat.
  2. Tingkah laku tersebut teratur dan sistematis
  3. Tingkah laku tersebut mempunyai nilai sacral
  4. Adanya keputusan kepala adat
  5. Adanya sanksi/ akibat hukum
  6. Tidak tertulis
  7. Ditaati dalam masyarakat

Menurut soerodjo wignjodipoero, S.H. hukum adat memiliki dua unsur, yaitu:

  1. Unsur kenyataan: bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu di indahkan oleh rakyat.
  2. Unsur psikologis: bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat, bahwa adat dimaksud mempunyai kekuatan hukum.

Unsur inilah yang menimbulkan adanya kewajiban hukum (opinion yuris necessitatis)

Sifat Hukum Adat

Menurut Prof. Mr, F.D HOLEMAN ada empat sifat umum Hukum Adat:

sifat Relegium Magis

Sehubung dengan sifat Religio Magis ini Dr. Kuntjara Ninggrat dalam tesnya menulis bahwa”alam fikiran Religio Magis” itu mempunyai Unsur-unsur sebagai berikut:

  1. Kepercayaan kepada mahluk Halus,Roh_roh Dan Hantu-hantu yang menempati seluruh alam semesta dan khusus terhadap gejala-gejala alam, tumbuhan, binatang, tibuh manusia, dan benda-benda lainya.
  2. Kepercayaan kepada kekuatan sakti yang meliputi seluruh alam semesta dan khusus terdapat pada pristiwa-peristiwa luar baisa,tumbuh-tumbuhan yang luarbiasa ,benda-benda yang luar biasa,dan suara-suara yang luar biasa.
  3. Anggapan bahwa kekuatan sakti yang fasip itu dipergunakan sebagai “magischeb kracht”dalam berbagai perbuatan ilmu ghaib untuk mencapai kemauan manusia untuk menolak bahaya ghaib.
  4. Anggapan bahwa kelebihan kekuatan saksi dalam alam menyebabkan keadaan krisis ,menyebabkan timbulnya berbagaimacam bahaya ghaib yang hanya dapat di hindari atau di hindarkan dengan berbagai macam pantangan.

Sifat Komun ( Comun/ Masyarakat )

adalah suatu corak yang khas dari masyarakat kita yang masih sangat terpencil atau dalam kehidupan sehari-hari masih sanagat tergantung pada tanah atau alam pada umumnya. Masyarakat desa atau senantiasa memegang peranan yang menentukan pertimbangan putusan yang tidak boleh dan tidak dapat disia-siakan. Keputusan desa adalah berat  berlaku terus dalam keadaan apaun juga harus di patuhi dengan hormat.

Prof.Dr. Achmad Sanusi, S.H, M.P.A (1991 : 126 ) Ditegaskan Bahwa dalam hal sifat Comun ini:

“setiap orang merasa dirinya benar-benar selaku anggota masyarakat  bukan sebagai oknum yang berdiri sendiri terlepas dari imbangan-imbangan sesamanya, ia menerima hak serta menanggung kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Kepentingan pribadi seseorang selalu diimbangi oleh kepentingan umum. Demikaian sama pula halnya dengan hak–hak pribadi seseoranng selalu di imbangi dengan kepentingan umum. Hak-hak subyektif dijalankan dengan memperhatikan fungsi sosialnya.

Ia terikat kepada sesamanya, kepada kepala adat dan kepada masyarakatnya. Lahirlah keinsyafan akan keharusan tolong  menolong, gotong royong, dalam mengerjakan suatu kepentingan dalam masyarakat. Cara-cara bertindak dalam hubungan sosial ataupun hukum selalu di sertai  asas-asas permusyawaratan, kerukunan, perdamaian, keputusan dan keadilan”.

Sifat Kontant

Sifat kontant atau Tunai ini mengandung arti bahwa dengan suatu perbuatan nyata atau suatu perbuatan simbolis atau suatu pengucapan, tindakan hukum yang di maksud telah selesai seketika itu juga dengan serentak  bersama itu juga dengan serentak bersamaan waktunya tatkala berbuat atau mengucapkan yang diharuskan oleh adat.

Contoh :

Jual beli lepas, Perkawinan Jujur, melepaskan Hak atas tanah, adopsi dan sebagainya.

sifat konkrit ( Visual )

Didalam arti berfikir yang tentu senantiasa di coba dan di usahakan supaya hal-hal yang dimaksud, dininginkan, dikhendaki atau di kerjakan, di transpormasikan atau diberi wujud suatu benda, diberi tanda yang kelihatan baik langsung maupun menyerupai obyek yang di kehendaki.

Contoh :

Panjer di dalam jual beli atau dalam hal memindahkan hak atas tanah, Paningset (payangcang) dalam pertunanangan, membalas dendam terhadap yang membuat patung, boneka atau barang lain lalu barang itu di musnahkan, dibakar atau di pancung.

Sejarah Hukum Adat

Hukum Adat dikemukakan pertama kali oleh Prof. Snouck Hurgrounje seorang Ahli Sastra Timur dariBelanda (1894). Sebelum istilah Hukum Adat berkembang, dulu dikenal istilah Adat Recht. Prof. Snouck Hurgrounje dalam bukunya de atjehers (Aceh) pada tahun 1893-1894 menyatakan hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi adalah de atjehers.

Kemudian istilah ini dipergunakan pula oleh Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven, seorang Sarjana Sastra yang juga Sarjana Hukum yang pula menjabat sebagai Guru Besar pada Universitas Leiden di Belanda. Ia memuat istilah Adat Recht dalam bukunya yang berjudul Adat Recht van Nederlandsch Indie (Hukum Adat Hindia Belanda) pada tahun 1901-1933.

Perundang-undangan di Hindia Belanda secara resmi mempergunakan istilah ini pada tahun 1929 dalamIndische Staatsregeling (Peraturan Hukum Negeri Belanda), semacam Undang Undang Dasar Hindia Belanda, pada pasal 134 ayat (2) yang berlaku pada tahun 1929.

Dalam masyarakat Indonesia, istilah hukum adat tidak dikenal adanya. Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa istilah tersebut hanyalah istilah teknis saja. Dikatakan demikian karena istilah tersebut hanya tumbuh dan dikembangkan oleh para ahli hukum dalam rangka mengkaji hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesiayang kemudian dikembangkan ke dalam suatu sistem keilmuan.

Dalam bahasa Inggris dikenal juga istilah Adat Law, namun perkembangan yang ada di Indonesia sendiri hanya dikenal istilah Adat saja, untuk menyebutkan sebuah sistem hukum yang dalam dunia ilmiah dikatakan Hukum Adat.

Pendapat ini diperkuat dengan pendapat dari Muhammad Rasyid Maggis Dato Radjoe Penghoeloesebagaimana dikutif oleh Prof. Amura : sebagai lanjutan kesempuranaan hidupm selama kemakmuran berlebih-lebihan karena penduduk sedikit bimbang dengan kekayaan alam yang berlimpah ruah, sampailah manusia kepada adat.

Sedangkan pendapat Prof. Nasroe menyatakan bahwa adat Minangkabau telah dimiliki oleh mereka sebelum bangsa Hindu datang ke Indonesia dalam abad ke satu tahun masehi.

Prof. Dr. Mohammad Koesnoe, S.H. di dalam bukunya mengatakan bahwa istilah Hukum Adat telah dipergunakan seorang Ulama Aceh yang bernama Syekh Jalaluddin bin Syekh Muhammad Kamaluddin Tursani (Aceh Besar) pada tahun 1630. Prof. A. Hasymi menyatakan bahwa buku tersebut (karangan Syekh Jalaluddin) merupakan buku yang mempunyai suatu nilai tinggi dalam bidang hukum yang baik.

Manfaat mempelajari Hukum Adat

Menurut pandangan teoritis, pengetahuan tentang hukum adat yang diperoleh adalah semata-mata untuk menjamin kelangsungan penyelidikan ilmiah  hukum adat dan untuk memajukan secara terus menerus pengajaran hukum adat. Singkatnya menurut pandangan teoritis ini, “ilmu untuk ilmu”. Oleh sebab itu hukum adat dipelajari untuk memenuhi dua tugas yaitu penyelidikan dan pengajaran. Penyelidikan   tentang   hukum  adat semakin digiatkan dan pengajaran hukum adat di Universitas ditingkatkan.

Pandangan teoritis ini cenderung menyimpan hukum adat dalam sifat dan corak aslinya, menjauhkan hukum adat dari pengaruh modernisasi. Ini terselubung maksudnya untuk memudahkan penelitian tentang hukum adat. Pandangan teoritis ini sama sekali tidak memanfaatkan ilmu hukum adat yang ditemukan itu untuk kepentingan masyarakatnya.

Sesudah Perang Dunia ke I dan Perang Dunia ke II, pandangan “Ilmu Untuk Ilmu” mulai ditinggalkan atau dijadikan nomor dua.

Di Indonesia ilmu hukum adat yang ditemukan itu dipelajari dimanfaatkan untuk pembangunan masyarakat Indonesia dalam usaha mengisi kemerdekaan dan meningkatkan kemakmuran bangsa Indonesia. Maka manfaatnya mempelajari ilmu hukum adat itu haruslah bersifat praktis dan nasional.

Sifat praktis dan nasional itu dapat terlihat dari tiga sudut, yaitu:dari sudut pembinaan hukum nasional; dari sudut mengembalikan dan memupuk kepribadian bangsa Indonesia dan dalam praktek peradilan.

Proses Terbentuknya Hukum Adat

a. sejak dilahirkan manusia pada hakekatnya dianugrahi naluri oleh Tuhan YME untuk hidup bersama
b. muncul kehendak atau perasaan untuk bergaul yang kemudian menghasilkan interaksi yang dinamis
c. interaksi sosial mula-mula berpangkal tolak pada cara atau usage yang merupakan bentuk perbuatan
d. apabila perbuatan tersebut dinilai baik, maka perbuatan itu berubah manjadi kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang
e. apabila kebiasaan tersebut selalu dilakukan dalam kehidupan masyarakat, maka kebiasaan tersebut berubah menjadi suatu adat istiadat, yang apabila kebiasaan tersebut dilanggar akan muncul celaan dari masyarakat, sehingga adat istiadat tersebut diakui, dihargai, dan juga ditaati

Dasar Sahnya Hukum Adat

a. Dasar filosofis
dasar filosofis berlakunya hukum adat dapat dianalisis dari aspek kebudayaan yaitu suatu nilai sosial budaya yang hidup dalam alam pikiran bagian terbesar warga masyarakat.Pancsila yang berisi lima dasar sebagai filsafat bangsa hakekatnya merupakan keyakinan bangsa indonesia terhadap manusia sebagai Mahluk Tuhan Yang Maha Esa, hidup brsama dengan manusia lainnya sebagai umat manusia.
b. Dasar Sosiologis
Dasar sosiologis berlakunya hukum adat terkait erat dengan efektifitas hukum. karena hukum adat merupakan hukum yang dianut sebagian besar masyarakat indonesia maka secara sosiologis hukum yang berlakunya efektif adalah hukum adat.
c. Dasar yuridis
Dasar yuridis berlakunya hukum adat dapat dianalisis melalui pasal II aturan peralihan UUD 1945 dan UU pokok kekuasaan kehakiman untuk dapat mengetahui sistem hukum adat harus mengetahui dulu dasar-dasar alam pikiran bangsa indonesia unsur sistem hukum adat tidak ada pembedaan seperti pembedaan hukum barat.

Hukum Adat dan Ilmu Lain


  1. Hukum Adat Sebagai Salah Satu Tipe Hukum

Apabila diperhatikan secara teliti,hukum nasional yang berbeda dari berbagai negara itu ciri, sistem asal-usul hukum itu, sehingga pada saat itu menurut ilmu pengetahuan perbandingan hukum dapat dikelompokan kedalam kelompok-kelompok yang menunjukan tipe itu tersendiri berbeda dengan kelompok lain.

  1. Hukum Adat dan Hukum Kebiasaan

Hukum adat (dalamartisempit) yaitu hukum yang berasal dari adat istiadat, merupakan norma-norma kemasyarakatan yang sejak dahulu ada dalam suatu masyarakat untuk mengatur masyarakat itu.

Hukum kebiasanan adalah norma-norma yang berasal dari kebiasaan,yaitu perbuatan-perbuatanyangdilakukan secara tetap dan terus menerus dan penyimpangan dari cara itu dianggap tidak biasa dan dianggap bertentangan dengan suatu kewajiban hukum yang timbul karena kebiasaan dilakukan secara tetap dan terus menerus itu.

 

Referensi :

http://muhajirinsyukurmaruapey.blogspot.co.id/2013/03/sejarah-pengertian-dan-istilah-hukum.html

http://bahankuliyah.blogspot.co.id/2014/04/hukum-adat.html

http://pustakailmuhukum.blogspot.co.id/p/hukum-adat.html

Share
author
2 Respon